Atalia Praratya Dukung Pembatasan AI Instan dan Medsos untuk Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai mengerem akses teknologi digital bagi anak. Kebijakan pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial dinilai penting agar generasi muda tidak tumbuh menjadi “generasi serba instan” yang terbiasa mendapat jawaban tanpa proses berpikir.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Komisi VIII, Atalia Praratya, mendukung kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan kecerdasan buatan (AI) instan serta media sosial bagi anak. Menurut Atalia, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan tumbuh kembang anak di era digital.

Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama tujuh menteri tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kecerdasan Buatan dalam Pendidikan, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (Tunas).

“Teknologi digital dan kecerdasan buatan adalah keniscayaan zaman. Namun, kita tidak boleh membiarkan anak-anak mengaksesnya tanpa batas dan tanpa pendampingan,” kata Atalia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (15/3/2026).

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah membatasi penggunaan AI generatif instan bagi siswa tingkat SD hingga SMA, termasuk layanan seperti ChatGPT, Gemini, maupun Claude. Pembatasan ini dinilai penting agar proses belajar tetap menekankan kemampuan berpikir kritis dan mandiri.

“Anak-anak perlu belajar proses berpikir, bukan sekadar menerima jawaban instan dari mesin. Jika proses berpikir itu dilewati, maka berisiko menciptakan generasi yang cepat mendapatkan jawaban, tetapi lemah dalam memahami persoalan,” ujarnya.

Akses Medsos

Selain AI, pemerintah juga mulai mengatur akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun melalui regulasi yang sama. Penertiban akun anak pada berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live hingga Roblox akan dilakukan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan tren global yang mulai memperketat akses anak terhadap media sosial demi melindungi kesehatan mental dan keamanan digital mereka. Data Unicef menunjukkan lebih dari 70 persen anak usia sekolah telah terpapar internet sejak usia dini. Sementara riset dari Common Sense Media mencatat anak usia 8-12 tahun rata-rata menghabiskan sekitar lima jam per hari di depan layar digital.

Atalia menilai regulasi ini harus diikuti dengan peningkatan literasi digital bagi orang tua, guru, dan siswa agar penggunaan teknologi tetap sehat dan bertanggung jawab. “Tujuan dari kebijakan ini bukan melarang teknologi, tetapi memastikan anak-anak siap secara mental, intelektual, dan sosial sebelum benar-benar terjun ke dunia digital yang kompleks,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah untuk mulai mengembangkan kurikulum pembelajaran AI secara bertahap serta menghadirkan platform edukasi digital yang ramah anak agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif tanpa menimbulkan ketergantungan. (tb)