Anggaran 2025 Difokuskan ke 3T, Kemkomdigi Percepat Pemerataan Akses Digital

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah terus menggenjot pemerataan transformasi digital hingga ke pelosok negeri. Melalui alokasi anggaran 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya memperluas akses konektivitas di wilayah yang selama ini tertinggal dari arus digitalisasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengalokasikan sebagian besar anggaran tahun 2025 untuk memperkuat akses dan infrastruktur digital masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Sepanjang 2025, Kemkomdigi merealisasikan anggaran sebesar Rp10,58 triliun dari pagu pascablokir Rp11,4 triliun atau setara 94,9 persen. Anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga keberlanjutan layanan digital strategis sekaligus memperluas konektivitas di daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, tingginya serapan anggaran mencerminkan upaya negara menghadirkan layanan digital secara merata, termasuk di tengah proses transisi organisasi kementerian. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta Pusat, Senin.

“Serapan anggaran ini bukan sekadar angka, melainkan upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital benar-benar dirasakan masyarakat. Hingga akhir 2025, layanan 4G telah menjangkau 98,95 persen populasi penduduk,” ujar Meutya.

Wilayah 3T

Ia menjelaskan, perluasan akses digital tersebut didukung oleh pengoperasian 6.747 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, dengan 3.262 BTS di antaranya melayani wilayah Papua. Selain itu, jaringan serat optik nasional telah menjangkau 5.253 kecamatan, memperkuat fondasi konektivitas bagi layanan publik dan aktivitas ekonomi daerah.

Penguatan infrastruktur digital juga berdampak positif terhadap penerimaan negara. Sepanjang 2025, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkomdigi tercatat sebesar Rp29,3 triliun atau 116,04 persen dari target Rp25,2 triliun.

Meutya menegaskan, optimalisasi penerimaan tersebut dilakukan melalui pengelolaan sektor komunikasi dan digital tanpa menambah beban layanan kepada masyarakat. Penerimaan negara itu akan menjadi modal penting untuk menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan digital.

Memasuki 2026, Kemkomdigi berkomitmen memastikan pengelolaan belanja dan penerimaan negara dilakukan secara akuntabel dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan semangat Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, kementerian akan melanjutkan pembangunan infrastruktur digital sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan ruang digital nasional. (tb)