Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi sebagai respons atas perkembangan proses hukum yang menjerat kepala daerah tersebut. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau situasi sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan pemerintahan tanpa gangguan.

“Kami menegaskan pelayanan publik dan roda pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan seperti biasanya,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri acara Tasyakuran HUT ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri Cabang Batang, Sabtu.

Luthfi mengatakan, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo. Keputusan tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan setelah mencermati perkembangan proses hukum yang sedang berlangsung.

“Penunjukan Plt Bupati akan dilakukan sesuai ketentuan. Sejauh ini kami masih memantau perkembangan proses hukum yang berlangsung,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Tengah itu menegaskan, pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Prinsipnya, dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang telah dilakukan KPK, kita dukung dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkarakter,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh bupati terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh Bupati,” kata Budi Prasetyo, dilansir dari Antara.

KPK mengungkapkan, Etik Suryani sempat menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum dibawa ke Jakarta bersama empat orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026 dalam rangka penindakan tindak pidana korupsi di berbagai daerah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. (OBR).