Said Abdullah Dorong Pemerintah Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera merespons kebijakan tarif impor 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan mengupayakan pasar ekspor alternatif di luar AS.

Langkah ini dinilai penting agar produk Indonesia tetap kompetitif dan tidak terpuruk akibat hambatan dagang yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. “Pasar seperti negara-negara BRICS, Eropa, Amerika Latin, dan Afrika patut didalami sebagai pengganti,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7).

Ia menilai pemerintah tidak bisa bergantung hanya pada pasar AS, meskipun negara itu memiliki daya beli tinggi. Politikus PDIP ini menjelaskan, berbagai produk ekspor Indonesia yang terdampak seperti tekstil, pakaian jadi, sepatu, peralatan listrik, karet, ikan, udang, kakao, dan mesin memiliki peminat tinggi di AS.

Pasar Lain

Namun, jika tarif tetap diterapkan, maka keberlanjutan ekspor produk-produk tersebut harus dialihkan ke pasar potensial lain. Menurutnya, alasan Trump menjatuhkan tarif karena tidak ada perusahaan Indonesia yang menjalankan manufaktur di AS.

Namun, sebelum tarif resmi diberlakukan, AS masih membuka peluang negosiasi ulang dengan Indonesia. Said menilai pemerintah harus menawarkan solusi konkret, seperti peluang investasi manufaktur di AS atau menurunkan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia.

“Surplus dagang Indonesia terhadap AS mencapai 6,42 miliar dolar AS atau sekitar Rp104,9 triliun. Ini bisa jadi bahan negosiasi,”  ujar wakil rakyat dari dapil Jatim XI (Bangkalan, Pemekasan, Sampang dan Sumenep) ini.

Tak hanya itu, Said juga mendorong pemerintah RI agar mengambil langkah multilateral melalui forum seperti WTO atau G20 (minus AS). Menurutnya, negara-negara lain juga terkena dampak tarif tinggi AS, bahkan sekutu seperti negara-negara di Eropa Barat.

Maka dari itu, kolaborasi internasional dapat digunakan untuk membangun pasar baru dan memperkuat posisi WTO sebagai lembaga dagang global yang adil. Di sisi domestik, Said mengingatkan agar pemerintah memperkuat ketahanan pangan, energi, dan moneter.

Mengingat ketiga sektor tersebut rentan terhadap tekanan eksternal, ia menyarankan agar Indonesia juga mulai mengurangi ketergantungan pada pembayaran berbasis dolar AS. “Percepat program ketahanan nasional dan perbanyak skema pembayaran internasional non-dolar,” tegasnya. (tb)