Bos Sritex Ajukan Eksepsi, Minta Dibebaskan dari Dakwaan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang untuk menerima eksepsi atau nota keberatan yang mereka ajukan.

Keduanya berharap dibebaskan dari dakwaan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit senilai Rp1,3 triliun. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang yang digelar di Semarang, Senin. Dalam eksepsinya, Iwan Setiawan Lukminto menilai dakwaan jaksa penuntut umum bersifat prematur karena tidak disertai perhitungan kerugian negara yang pasti.

“Dakwaan penuntut umum prematur karena tidak menyebutkan kerugian negara yang pasti,” ujar Iwan Setiawan di hadapan majelis hakim. Ia menjelaskan, penuntut umum menyebut adanya kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun yang berasal dari fasilitas kredit di Bank Jateng, Bank BJB, dan Bank DKI.

Baca juga: Hotel Ayaka Suites Disita Kejagung, Terseret Kasus TPPU Kredit Sritex

Namun, menurutnya, sejak periode 2019 hingga 2021 PT Sritex telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian kredit di ketiga bank tersebut.

Sebagai contoh, Sritex disebut telah melakukan transaksi pelunasan pinjaman di Bank Jateng dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun. Sementara di Bank BJB, total pembayaran yang telah dilakukan mencapai Rp708 miliar.

Pandemi Covid-19

Kesulitan keuangan perusahaan, lanjut dia, baru terjadi setelah pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2021. Pembatasan mobilitas orang dan barang berdampak besar terhadap aktivitas ekspor-impor, serta menyulitkan perusahaan memperoleh bahan baku.

“Kondisi tersebut membuat arus kas perusahaan hanya cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai,” ujarnya. Pada 2024, PT Sritex kemudian dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Tiga bank milik pemerintah daerah yang memberikan kredit juga telah mendaftarkan tagihan kepada kurator PT Sritex.

Menurut Iwan Setiawan, nilai tagihan yang didaftarkan ketiga bank tersebut sama dengan angka kerugian negara yang disampaikan jaksa. Namun, ia menegaskan angka tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar kerugian negara karena hingga kini belum ada putusan kurator terkait pelunasan utang Sritex.

Baca juga: Kejagung Sita Aset Bos Sritex Rp510 Miliar, Diduga Hasil Kredit Bermasalah

Atas dasar itu, pihak terdakwa meminta majelis hakim menerima eksepsi dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampunolon. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyampaikan tanggapan atas eksepsi tersebut pada sidang berikutnya.

Dalam perkara ini, Komisaris Utama dan Direktur Utama PT Sritex didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit yang diduga merugikan negara Rp1,3 triliun. Rinciannya, kredit bermasalah tersebut terdiri atas Rp502 miliar di Bank Jateng, Rp671 miliar di Bank BJB, dan Rp180 miliar di Bank DKI. (tb)