Tiga Petinggi PT PIM Jadi Tersangka Kasus Beras Tak Sesuai Mutu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri resmi menetapkan tiga orang karyawan PT PIM sebagai tersangka dalam kasus dugaan produksi dan perdagangan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu nasional.

Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (5/8).

“Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dan alat bukti yang cukup,” ujar Helfi. Ketiga tersangka tersebut adalah S (Presiden Direktur PT PIM),

AI (Kepala Pabrik), dan DO (Kepala Quality Control).

PT PIM diketahui memproduksi empat merek beras premium yang sudah beredar luas di pasaran, yaitu Sovia, Sania, Fortune, dan Siip. Namun, hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa produk-produk tersebut tidak memenuhi standar mutu SNI Beras Premium Nomor 6128:2020 sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 31 Tahun 2017 dan Perbadan Nomor 2 Tahun 2023.

Modus Operandi

Modus operandi yang digunakan adalah mencampur atau mengemas beras dengan mutu yang tidak sesuai, namun tetap menggunakan label premium pada kemasannya.

“Penyidik menyita total 13.740 karung beras dan 58,9 ton beras patah dari empat merek tersebut. Semuanya dikemas dalam ukuran 2,5 kg dan 5 kg,” jelas Helfi.

Selain beras, penyidik turut mengamankan berbagai dokumen penting seperti legalitas perusahaan, dokumen hasil produksi, izin edar, sertifikat merek, hingga SOP dan dokumen pengendalian mutu. Satu set lengkap mesin produksi beras juga ikut disita, termasuk mesin pengering, pengupas, penggiling, pencampur, dan pengepak.

Pasal yang disangkakan kepada para tersangka mencakup Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Hingga kini, ketiga tersangka belum ditahan karena dinilai kooperatif. Namun, penyidikan masih berlanjut. Penyidik akan memeriksa ahli korporasi untuk menelusuri potensi pertanggungjawaban hukum dari badan usaha PT PIM secara menyeluruh.

Selain itu, penyidik juga telah meminta analisis transaksi keuangan PT PIM kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menggali kemungkinan adanya unsur pencucian uang dalam perkara ini. (tb)