Kasus Chromebook: Nadiem Didakwa Rugikan Negara Rp2,18 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program digitalisasi pendidikan yang digadang-gadang sebagai lompatan besar dunia sekolah justru berujung di meja hijau. Mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kini harus menghadapi dakwaan korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,18 triliun dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady menyampaikan dakwaan tersebut dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (5/1/2026).

JPU menyebutkan, dugaan tindak pidana korupsi dilakukan Nadiem dengan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM pada tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan serta prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa.

Kerugian Negara

“Perbuatan dilakukan bersama-sama dengan Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan,” ujar JPU. Kerugian negara tersebut terdiri atas Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek serta 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Selain itu, JPU menduga Nadiem menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa peninjauan kajian dan analisis kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan tanpa dasar identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah secara menyeluruh. Akibatnya, pengadaan tersebut dinilai gagal memenuhi kebutuhan sekolah, terutama di wilayah 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan).

Atas perbuatannya, Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tb)