Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari ke depan.

Hal tersebut disampaikan Nadiem saat menjalani sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (2/2/2026), dengan agenda pemeriksaan tujuh orang saksi.

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah sempat menanyakan kondisi kesehatan terdakwa sebelum persidangan dimulai. “Untuk kondisi kesehatan saudara saat ini bagaimana terdakwa?” tanya hakim. Nadiem menyatakan masih sanggup mengikuti persidangan, namun menyebut dirinya harus menjalani perawatan medis lanjutan.

“Untuk kondisi kesehatan saya, saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun, atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama lima hari setelah ini di rumah sakit,” ujar Nadiem di hadapan majelis hakim.

Hakim kemudian menanyakan apakah dalam sepekan terakhir Nadiem telah menjalani pembantaran atau hanya izin berobat. “Hanya berobat saja,” jawab Nadiem.

Ajukan Permohonan

Dalam kesempatan tersebut, tim penasihat hukum Nadiem mengajukan permohonan pembantaran penahanan mulai Selasa (3/2/2026). “Izin Yang Mulia, dari surat rekomendasi dokter dan penetapan terakhir majelis hakim, kami sudah berkomunikasi dengan tim JPU agar besok Selasa bisa dilakukan tindak lanjut atas operasi yang sebelumnya,” kata salah satu pengacara Nadiem, Zaid Mushafi.

Majelis hakim memastikan kembali maksud permohonan tersebut.

“Berarti pembantaran?” tanya hakim.

“Iya,” jawab Zaid.

Hingga persidangan berlangsung, majelis hakim belum mengambil keputusan terkait permohonan pembantaran penahanan tersebut, mengingat Nadiem masih menyatakan kesiapannya mengikuti sidang hari ini. Hakim pun meminta jaksa melanjutkan pemeriksaan para saksi.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun. Kerugian tersebut terdiri dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook senilai Rp1,56 triliun serta pengadaan Chrome Device Management (CDM) yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar sekitar Rp621 miliar.

Nilai kerugian negara tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 4 November 2025. Sementara itu, dalam eksepsinya, Nadiem mengaku bingung atas dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memperoleh keuntungan sebesar Rp809 miliar. Ia menegaskan tidak terdapat bukti atas tuduhan tersebut. (tb)