Audit Belum Turun, Pengacara Nadiem Ancam Walk Out dari Sidang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi digitalisasi pendidikan terancam molor. Tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim menegaskan tak akan hadir di persidangan jika hasil audit BPKP belum diserahkan.

Penasihat hukum Nadiem Anwar Makarim, Ari Yusuf Amir, menyatakan pihaknya menolak mengikuti persidangan pemeriksaan saksi apabila hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum diterima saat sidang lanjutan pekan depan.

Ari menegaskan sikap tersebut sejalan dengan arahan Majelis Hakim yang meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyerahkan audit BPKP kepada pihak terdakwa sebelum sidang pembuktian dimulai.

“Tadi sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim, bahwa Senin sebelum sidang pembuktian audit BPKP harus sudah kami terima. Jika pada Senin itu kami tidak menerima audit BPKP, kami tidak mau ikut sidang,” kata Ari usai sidang putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin.

Meski demikian, Ari menyatakan pihaknya menerima putusan sela majelis hakim yang menolak nota keberatan atau eksepsi dari terdakwa. Ia pun meminta JPU menghormati putusan tersebut dengan menyerahkan hasil audit BPKP.

Menurut Ari, audit BPKP merupakan dokumen krusial yang akan menjadi dasar bagi Nadiem untuk menyusun pembelaan dalam persidangan lanjutan.

“Audit BPKP ini penting untuk diserahkan kepada terdakwa. Ini jangan jadi preseden, tidak boleh. Bagaimana seseorang bisa membela dirinya kalau dia tidak tahu apa yang dituduhkan,” ujarnya.

Tidak Diuji

Senada, penasihat hukum lainnya, Dodi Abdulkadir, menyebut laporan audit BPKP selama ini kerap diserahkan pada tahap akhir persidangan sehingga tidak bisa diuji secara maksimal.

“Kenapa ini penting? Karena sebelumnya perhitungan kerugian negara tidak pernah bisa diuji, karena diberikan pada tahap akhir persidangan,” kata Dodi.

Ia menilai penyerahan audit sejak awal akan menjamin proses persidangan berjalan lebih adil dan transparan.

“Dengan begitu, semua yang tertulis dalam laporan perhitungan kerugian negara dapat diuji sejak awal dan persidangan berjalan fair,” tuturnya.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terlibat korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Kerugian negara dalam kasus tersebut disebut mencapai Rp2,18 triliun.

Dugaan korupsi dilakukan melalui pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan. Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama tiga terdakwa lain, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih, serta Jurist Tan yang hingga kini masih buron.

Rinciannya, kerugian negara mencapai Rp1,56 triliun dari program digitalisasi pendidikan, serta 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar dari pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat.

Jaksa juga mendakwa Nadiem menerima uang sebesar Rp809,59 miliar yang disebut berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) melalui PT Gojek Indonesia. Sebagian dana tersebut disebut bersumber dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Atas perbuatannya, mantan Mendikbudristek itu terancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tb)