Jaksa Desak Hakim Tolak Eksepsi Nadiem Makarim

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, beserta tim penasihat hukumnya.

Permintaan tersebut disampaikan jaksa Roy Riady dalam persidangan yang digelar Kamis (8/1). Jaksa menilai surat dakwaan Penuntut Umum dengan nomor register perkara PDS-79/M.1.10/FT.1/11/2025 tertanggal 5 Desember 2025 telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Meminta majelis hakim menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya,” ujar jaksa di hadapan majelis hakim.

Selain itu, JPU juga meminta pengadilan melanjutkan pemeriksaan ke tahap pokok perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Rugikan Negara

Dalam perkara tersebut, Nadiem didakwa telah merugikan keuangan negara hingga Rp2,1 triliun. Kerugian negara itu berasal dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook senilai Rp1,56 triliun serta pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat, dengan nilai sekitar US$44 juta atau setara Rp621 miliar.

Perhitungan kerugian negara tersebut merujuk pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tertanggal 4 November 2025.

Sementara itu, dalam eksepsinya, Nadiem mempertanyakan tuduhan jaksa yang menyebut dirinya memperoleh keuntungan pribadi sebesar Rp809 miliar. Ia mengaku bingung karena, menurutnya, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.

“Dakwaan ini menjadi tidak cermat karena tidak menjelaskan secara lengkap sumber kekayaan saya, yang sebenarnya dapat dengan mudah ditelusuri melalui laporan pajak,” ujar Nadiem dalam sidang sebelumnya, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan bahwa sumber utama kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Menurutnya, dakwaan jaksa tidak menjelaskan hubungan antara transaksi Rp809 miliar dengan laporan kekayaannya, sehingga tidak terdapat kausalitas yang jelas antara satu fakta dengan fakta lainnya.

“Sekali lagi, dakwaan ini tidak jelas dan tidak cermat karena tidak memuat hubungan sebab akibat yang terang,” tegas Nadiem. (tb)