Tragedi Siswa SD di NTT, Diah Warih Anjari Soroti Peran Stakeholder Daerah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tragedi meninggalnya seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengundang keprihatinan luas dari berbagai kalangan. Peristiwa ini diduga dipicu tekanan ekonomi keluarga terkait pemenuhan kebutuhan dasar sekolah.

Aparat kepolisian setempat membenarkan bahwa saat penanganan di lokasi kejadian, petugas menemukan sepucuk surat tulisan tangan yang ditulis korban menggunakan bahasa daerah. Surat tersebut berisi ungkapan perasaan pribadi dan pesan perpisahan kepada keluarga.

Berdasarkan keterangan pemerintah desa, sebelum kejadian korban sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan pulpen. Namun permintaan tersebut belum dapat dipenuhi karena kondisi ekonomi keluarga yang terbatas. Ibu korban diketahui menanggung kebutuhan beberapa anak seorang diri dalam kondisi serba kekurangan.

Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua Umum ormas Generasi Emas Indonesia (G-Nesia) sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menilai tragedi ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan keluarga semata, melainkan sebagai potret lemahnya perlindungan pendidikan di tingkat daerah.

“Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama. Pendidikan tidak cukup hanya dibicarakan di atas kertas. Semua stakeholder di daerah, mulai dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, sekolah, hingga perangkat desa, harus benar-benar hadir dan peduli terhadap kondisi riil peserta didik,” ujar Diah, Rabu (4/2/2026).

Kebutuhan Dasar

Menurutnya, perhatian terhadap mutu dan kualitas pendidikan di daerah tidak hanya menyangkut kurikulum dan bangunan sekolah, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar siswa serta pendampingan sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Diah juga menyoroti upaya pemerintah pusat yang saat ini tengah serius mendorong peningkatan mutu, kualitas, dan pemerataan pendidikan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk kehadiran sekolah rakyat serta skema bantuan pendidikan lainnya.

“Pemerintah pusat sudah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Namun, sebaik apa pun kebijakan pusat, semua itu tidak akan berhasil tanpa kerja sama yang solid dan kesungguhan dari stakeholder di daerah dalam menjalankannya,” tegas Diah.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tanpa sensitivitas sosial dan kepedulian terhadap kondisi masyarakat setempat, berbagai program nasional berisiko tidak menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.

Di akhir pernyataannya, Diah berharap tragedi ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi semua pihak agar pendidikan benar-benar menjadi ruang harapan, aman, dan manusiawi bagi mbasetiap anak Indonesia, tanpa terkecuali. (tb)