DPR Minta Data Kemiskinan Diupdate Usai Bencana Terjang Sumatera

NEWSID, JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Matindas J. Rumambi, meminta pemerintah segera memperbarui data kemiskinan nasional pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.

Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan nasional tercatat sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa. Sementara itu, penduduk miskin ekstrem berada di angka 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta jiwa. Namun, angka tersebut dinilai berpotensi meningkat menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Matindas menegaskan, dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan fisik dan korban jiwa. Lebih dari itu, bencana juga memicu hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, serta aset produktif masyarakat, yang berujung pada turunnya daya beli dan meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi.

“Lonjakan angka kemiskinan pascabencana harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Negara wajib memastikan dampak sosial-ekonomi masyarakat terdampak tercatat dan tertangani dengan baik. Karena itu, BPS perlu melakukan pemutakhiran data kemiskinan nasional,” kata Matindas dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/1/2026).

Salah Sasaran

Ia menekankan proses digitalisasi dan validasi data kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, cepat, dan adaptif terhadap kondisi pascabencana. Menurutnya, data yang tidak mutakhir berisiko besar menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

“Masyarakat yang tiba-tiba jatuh miskin akibat bencana bisa tidak terjangkau program perlindungan sosial, sementara data lama sudah tidak relevan,” ujarnya.

Selain itu, Matindas juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara BPS, kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Sinkronisasi tersebut dinilai krusial agar masyarakat terdampak bencana dapat segera masuk ke dalam skema bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Perbaikan data ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi nasional tahun 2026 agar lebih inklusif dan responsif terhadap krisis,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 17 Januari, rangkaian bencana di tiga provinsi di Sumatra tersebut menyebabkan 1.190 korban jiwa, dengan 141 orang masih dinyatakan hilang. Sementara jumlah pengungsi tercatat mencapai sekitar 131 ribu jiwa. (tb)