Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029

NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan dengan cara merusak kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin, (2/2/2026). Ia mempersilakan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kepemimpinannya untuk berkompetisi secara terbuka pada Pemilihan Presiden 2029.

“Kalau tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung,” ujar Presiden. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memaparkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebutnya telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima paling lambat Desember 2026.

Untuk mendukung pelaksanaan MBG, sebanyak 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah. Menurut Presiden, keberadaan dapur-dapur tersebut telah membuka sekitar satu juta lapangan kerja, dengan rata-rata 50 tenaga kerja di setiap dapur yang menerima penghasilan harian.

Tak hanya itu, program MBG juga menggerakkan ekonomi desa melalui keterlibatan pemasok bahan pangan lokal. Setiap dapur melibatkan sekitar 10 hingga 20 pemasok, mulai dari sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging. Jika target 82 juta penerima tercapai, Prabowo memperkirakan program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja.

“Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja. Hanya dari MBG,” tegasnya.

Tindakan Destruktif

Presiden juga menyinggung maraknya aksi saling mencela hingga tindakan destruktif yang berujung kerusuhan. Menurutnya, aksi-aksi tersebut tidak akan membuka lapangan kerja maupun mendatangkan investasi.

Prabowo menegaskan bahwa demonstrasi tetap diperbolehkan sesuai aturan hukum. Namun, tindakan yang mengarah pada kekerasan, pembakaran, atau penggunaan bom molotov merupakan tindak pidana yang membahayakan bangsa dan negara.

“Demo boleh. Tapi kalau berharap kerusuhan, itu mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, itu pidana,” katanya. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian kelompok yang memicu aksi destruktif diduga berada di bawah pengaruh kekuatan asing.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk menilai pemerintah berdasarkan hasil nyata, bukan narasi provokatif. “Lima ribu kali demo tidak akan membuka satu pabrik pun. Saya yakin ada kelompok yang sadar atau tidak sadar dikendalikan oleh kekuatan asing, dan saya punya bukti. Capaian yang kami tunjukkan ini nyata, bukan omon-omon,” pungkas Presiden. (tb)