DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang memadai, meskipun sektor ekonomi kreatif terus tumbuh dan kerap disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Menurut Novita, negara belum sepenuhnya hadir dalam menjamin kesejahteraan pekerja kreatif, terutama freelancer dan gig worker yang kini mendominasi industri kreatif.

“Ekonomi kreatif tumbuh, tapi kesejahteraan pekerjanya tertinggal. Ini paradoks yang harus segera diselesaikan,” kata Novita di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, mayoritas pekerja kreatif bekerja tanpa kontrak jangka panjang dan tidak memiliki jaminan sosial yang memadai. Kondisi tersebut semakin kompleks seiring dengan percepatan adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) di berbagai subsektor industri kreatif.

Sepanjang 2025, lanjut Novita, sejumlah subsektor kreatif mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya pada pekerjaan kreatif dasar yang mulai tergantikan oleh sistem otomatisasi.

“Transformasi teknologi tidak boleh dibayar dengan mengorbankan manusia. Negara harus hadir memastikan transisi ini berjalan adil,” tegasnya.

Novita juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan akses jaminan sosial bagi pekerja kreatif. Banyak pekerja lepas belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk jaminan kecelakaan kerja, hari tua, maupun pensiun.

Ia menilai berbagai inisiatif pemerintah, seperti layanan kesehatan gratis bagi pekerja kreatif, merupakan langkah positif. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum menyentuh akar persoalan perlindungan pekerja secara menyeluruh.

“Diperlukan skema iuran jaminan sosial yang fleksibel dan adaptif dengan karakter kerja kreatif yang kontraknya pendek dan tidak tetap,” ujarnya.

Kebijakan HKI

Selain itu, Novita mendorong percepatan kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) agar dapat diakui sebagai aset yang bankable. Dengan begitu, karya kreatif bisa menjadi sumber pembiayaan resmi sekaligus memperluas akses pekerja kreatif terhadap perlindungan asuransi.

Ia juga menilai persoalan lain yang tak kalah krusial adalah transparansi royalti dan perlindungan hak cipta. Praktik pembajakan digital masih marak, sementara sistem distribusi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kerap dikritik karena dinilai tidak transparan dan lamban.

Menurut Novita, perlindungan pekerja kreatif harus dibangun secara utuh melalui keterkaitan tiga pilar utama, yakni transparansi HKI untuk menjamin pendapatan yang adil, stabilitas pendapatan agar pekerja mampu mengakses jaminan sosial, serta perlindungan sosial untuk mendorong lahirnya karya kreatif yang inovatif dan berdaya saing global.

“Kalau negara serius menjadikan ekonomi kreatif sebagai masa depan ekonomi Indonesia, maka pekerja kreatif harus dilindungi hari ini. Tanpa keadilan sosial, tidak akan ada industri kreatif yang berkelanjutan,” pungkasnya. (tb)