NEWSREAL.ID, JAKARTA– Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan besar pada aturan penahanan. Menurut Dosen Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Febby Mutiara Nelson, ketentuan baru ini bukan sekadar penyegaran, tetapi langkah signifikan memperkuat asas legalitas dan memastikan proses hukum berjalan lebih akuntabel.
Dalam keterangannya, Minggu (23/11), Febby menyebut KUHAP baru membuat syarat penahanan lebih terukur karena tak lagi bergantung pada penilaian subjektif aparat, sebagaimana yang selama ini terjadi pada KUHAP lama.
“Dengan indikator-indikator konkret, dasar penahanan sekarang lebih justiciable. Penasihat hukum, jaksa, dan hakim pemeriksa pendahuluan bisa mengujinya secara objektif,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, KUHAP lama hanya mensyaratkan kekhawatiran akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, rumusan yang dinilai membuka ruang interpretasi terlalu luas. “Itu membuat standar penahanan terlalu bergantung pada subjektivitas,” jelas Febby.
Delapan Indikator
Di KUHAP baru, syarat tersebut dipecah menjadi sekitar delapan indikator yang jauh lebih spesifik. Pasal 100 ayat (5) menegaskan bahwa penahanan harus didukung minimal dua alat bukti sah, serta hanya dapat dilakukan apabila tersangka melakukan tindakan tertentu, seperti mengabaikan dua kali panggilan penyidik, memberikan keterangan tidak sesuai fakta, menghambat pemeriksaan dan berusaha kabur.
Selain itu, masih ada tindakan lain seperti merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, terancam keselamatannya (atas permintaan tersangka), atau mempengaruhi saksi agar tidak berkata jujur.
Febby menilai indikator konkret ini berpotensi membuat keputusan penahanan lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip modern peradilan pidana, proporsional, perlu, dan menjadi pilihan terakhir setelah faktor-faktor objektif diperiksa.
“Aparat tidak bisa lagi hanya menyebut ‘ada kekhawatiran’. Mereka harus menunjuk indikator konkret,” tegasnya. Ia menambahkan, jika implementasi dilakukan secara disiplin, penahanan ke depan bisa jadi lebih presisi, efisien, dan menghormati hak asasi manusia.
Namun Febby juga mengingatkan bahwa revisi norma saja tidak cukup; pelatihan aparat, konsistensi praktik, dan pengawasan hakim pemeriksa pendahuluan tetap krusial. “Kalau tiga aspek itu berjalan, KUHAP baru justru meningkatkan kualitas penegakan hukum, lebih presisi, transparan, dan berkeadilan,” tutupnya. (ct)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
