Hukum Kriminal

Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 3 Februari 2026 17:53 WIB
Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi
NEWSREAL.ID - RAKER DPR: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto (tengah), Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (kiri), Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia (kanan) beserta jajaran mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah menyiapkan ribuan lokasi yang bisa digunakan untuk kegiatan bersih-bersih.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menyediakan 2.460 lokasi pidana kerja sosial yang tersebar di berbagai daerah.

“Lokasi-lokasi tersebut disiapkan agar implementasi KUHP baru bisa berjalan optimal di tengah masyarakat,” ujar Agus saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (3/2/2026).

Pidana kerja sosial merupakan salah satu sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya bagi pelanggar tindak pidana ringan. Skema ini diharapkan menjadi solusi hukuman yang lebih mendidik tanpa harus memenjarakan pelaku.

Fasilitas Publik

Dalam pemaparannya, Agus menjelaskan bahwa ribuan lokasi tersebut mencakup fasilitas publik seperti sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, taman kota, panti asuhan, panti jompo, hingga pesantren.

Sebagai langkah awal, Kementerian Imipas juga telah menyiapkan 1.174 perjanjian kerja sama antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan berbagai mitra lintas sektor sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Perjanjian kerja sama itu melibatkan 1.174 mitra, terdiri dari pemerintah daerah, instansi pemerintah, panti sosial, hingga yayasan sosial,” jelas Agus.

Rinciannya, kerja sama tersebut melibatkan 517 pemerintah daerah, 329 instansi pemerintah, 206 panti sosial, serta 122 yayasan sosial. Selain menyiapkan lokasi, Agus menambahkan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung agar pidana kerja sosial dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelanggar pidana ringan.

Sinkronisasi ini dinilai penting agar penerapan KUHP baru berjalan sejalan antara aparat penegak hukum. Dengan berbagai persiapan tersebut, Agus optimistis pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (tb)

Berita Terbaru

Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...

Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...

Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo

JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...

243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...

Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...

Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...

Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara

JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...

Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...

Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....

Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda

JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...

Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan

TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...

DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng

JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....