KPK: Diskresi Kuota Haji Menyimpang dari Kesepakatan Awal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pembagian kuota haji pada periode 2023-2024 menyimpang dari tujuan awal yang disepakati Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Kesimpulan tersebut menguat setelah penyidik memeriksa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

Pengusutan dugaan korupsi kuota haji terus bergulir. KPK mengklaim telah mengantongi bukti yang semakin solid terkait dugaan penyimpangan kebijakan kuota haji yang dilakukan Kementerian Agama pada era kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bukti dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji semakin menguat. Penguatan bukti tersebut diperoleh melalui pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo pada Jumat (23/1/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, keterangan Dito memperkuat dugaan bahwa diskresi yang dikeluarkan Kementerian Agama dalam pembagian kuota haji tidak sejalan dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

“Ini menguatkan bahwa diskresi pembagian kuota yang dilakukan oleh Kemenag melenceng dari semangat awal dalam pembahasan bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi,” ujar Budi kepada wartawan, Sabtu (24/1/2026).

Asal-usul Penambahan

Menurut Budi, Dito dinilai memiliki pengetahuan penting terkait asal-usul penambahan kuota haji. Hal ini lantaran yang bersangkutan turut mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kunjungan resmi ke Arab Saudi. “Pak Dito bisa menerangkan apa yang dibutuhkan penyidik karena pada saat itu berangkat bersama rombongan Pemerintah Indonesia,” katanya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Selain itu, pemilik biro perjalanan haji Maktour yang juga mertua Dito Ariotedjo, Fuad Hasan Masyhur, turut dikenai pencegahan ke luar negeri.

Berdasarkan perhitungan awal, KPK memperkirakan dugaan korupsi kuota haji tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp1 triliun. Sejauh ini, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain rumah Yaqut Cholil Qoumas di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah aparatur sipil negara Kementerian Agama di Depok, serta ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. (tb)