Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Soroti Rencana Impor Mobil India, KPK: Harus Taat Prosedur

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 23 Februari 2026 17:49 WIB
Soroti Rencana Impor Mobil India, KPK: Harus Taat Prosedur
NEWSREAL.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar rencana pengadaan 105.000 unit mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan setiap pengadaan barang dan jasa dalam program pemerintah wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel guna mencegah potensi penyimpangan. “KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia juga menekankan pentingnya penentuan spesifikasi kendaraan yang benar-benar sesuai kebutuhan. Hal itu untuk menghindari praktik pengondisian barang maupun penyuplai tertentu dalam proses pengadaan. “Penentuan spesifikasi harus sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada pengondisian barang ataupun pemasoknya,” tegasnya.

Skala Besar

KPK menilai peran unsur pengawasan sangat krusial dalam proyek berskala besar tersebut, termasuk dalam pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Pernyataan ini merespons kabar dugaan penunjukan langsung dua produsen otomotif asal India oleh Agrinas dalam program KDKMP.

Sebelumnya, perusahaan otomotif India Mahindra and Mahindra Ltd (M&M) mengumumkan pada 4 Februari 2026 akan memasok 35.000 unit Scorpio pikap untuk kebutuhan tersebut. Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi rencana impor total 105.000 unit kendaraan dari India. Rinciannya, 35.000 unit pikap 4×4 dari M&M, 35.000 unit pikap 4×4, serta 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Rencana impor ratusan ribu kendaraan itu menuai sorotan publik dan sejumlah kalangan legislatif. KPK pun mengingatkan agar seluruh tahapan pengadaan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan sesuai regulasi demi mencegah potensi praktik korupsi. (tb)

Berita Terbaru

Kemlu Siagakan Rencana Evakuasi WNI dari Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia memastikan kesiapsiagaan penuh untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan...

BPJPH: Produk AS yang Masuk RI Harus Bersertifikat Halal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan seluruh produk asal Amerika Serikat (AS) yang masuk dan beredar di Indonesia tetap wajib memenuhi ketentuan...

MUI Soroti Kesepakatan RI-AS, Minta Aturan Sertifikasi Halal Tetap Setara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) merespons kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang menyinggung...

Komite Reformasi Polri Rampungkan Laporan, Segera Diserahkan ke Prabowo

NEWSREAL.ID JAKARTA– Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memasuki tahap finalisasi laporan akhir yang akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Menko Kumham...

Mutasi Polres Bima Kota, Diah Warih: Momentum Benahi Integritas Internal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang terjadi di tubuh Polres Bima Kota menyusul pergantian...

Ketua Umum G-Nesia Prihatin Kasus Tewasnya Pelajar di Tual

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang pelajar berinisial AT (14) di Kota Tual,...

RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Instrumen Sita Harta Buron yang Kabur ke Luar Negeri

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Kurnia Ramadhana berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dapat menjadi instrumen hukum efektif untuk...

Komisi X Tegaskan MBG Tak Ganggu Anggaran Pendidikan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu postur anggaran kementerian di bidang pendidikan....

Kemensos: 3 Juta Penerima Baru PKH-BPNT Masih Tunggu Proses Pencairan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Sosial mencatat sebanyak tiga juta penerima manfaat bantuan sosial (bansos) baru belum menerima bantuan karena masih dalam proses administrasi penyaluran. Menteri Sosial Saifullah...

Menhub Prediksi 144 Juta Orang Mudik Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, SURABAYA- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sekitar 143,7 juta orang atau hampir 144 juta orang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026 atau Idul...

Awal 2026, Driver ‘Juara’ Gojek Dapat BPJS Gratis: Iuran Ditanggung 100 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memastikan akan menanggung 100 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian...

BNN: Masyarakat Agen Perubahan Cegah dan Berantas Narkoba

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menegaskan masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, tetapi sebagai subjek aktif sekaligus agen perubahan (agent of change)...