KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Pengangkutan Bansos Kemensos

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak praktik dugaan korupsi di Kementerian Sosial. Kali ini, lembaga antirasuah menetapkan lima tersangka dalam kasus pengangkutan bantuan sosial (bansos) yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat terdampak pandemi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan, dari hasil penyidikan, KPK menetapkan tiga orang serta dua korporasi sebagai tersangka. Namun, ia belum merinci identitas para tersangka tersebut.

“Untuk saat ini kami hanya bisa menyampaikan jumlah tersangka, sementara nama-nama akan diumumkan setelah proses hukum berjalan,” ujar Budi di Jakarta, Selasa (19/8).

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos Kemensos yang sebelumnya sudah menyeret sejumlah nama besar. KPK mulai mengusut dugaan korupsi pengangkutan bansos sejak 13 Agustus 2025 dan telah melakukan serangkaian pemeriksaan.

Sejak 2020, KPK memang mencatat rangkaian kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kemensos, terutama terkait program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19. Salah satu perkara besar adalah kasus suap pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada 2020 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara.

Bansos KPM

Tidak berhenti di sana, KPK juga mengusut dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021, yang diumumkan pada Maret 2023. Lalu pada Juni 2024, penyidik kembali membuka perkara terkait pengadaan bansos presiden untuk penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Dalam rangkaian penyidikan terbaru, KPK juga mencegah empat orang bepergian ke luar negeri sejak 19 Agustus 2025. Mereka adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto (ES), Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT), mantan Direktur Utama DNR Logistics tahun 2018–2022, Kanisius Jerry Tengker (KJT), serta Direktur Operasional DNR Logistics periode 2021–2024, Herry Tho (HER).

KPK menegaskan bahwa pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan, agar para pihak yang diduga terlibat tetap berada di Indonesia saat dipanggil penyidik.

Kasus korupsi bansos ini mendapat perhatian publik lantaran menyangkut hak masyarakat kecil yang seharusnya menerima bantuan di masa sulit. KPK menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di Kemensos. (tb)