Tiga Pejabat Kejari HSU Dinonaktifkan Usai Jadi Tersangka KPK

JAKARTA – Kejaksaan Agung memberhentikan sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan, ketiga jaksa tersebut telah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara sebagai aparatur sipil negara (ASN) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaan sampai mendapatkan putusan pengadilan yang inkrah,” ujar Anang di Jakarta, Minggu, (21/12/2025).

Baca juga: OTT Jaksa di Banten, KPK Amankan Uang Tunai Rp900 Juta

Dengan pemberhentian sementara tersebut, ketiganya tidak lagi menerima gaji maupun tunjangan selama proses hukum berlangsung. Anang juga menegaskan Kejaksaan akan membantu KPK dalam pencarian Kepala Seksi Datun Kejari Hulu Sungai Utara, Tri Taruna Fariadi, yang hingga kini masih dalam pelarian.

“Kami juga akan mencari. Kami pasti membantu KPK. Jika yang bersangkutan ditemukan, akan kami serahkan kepada penyidik KPK,” katanya. Ia memastikan Kejaksaan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.

Penetapan Tersangka

Sebelumnya, KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kasi Intel Asis Budianto, dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara pada tahun anggaran 2025-2026.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan oleh KPK. Sementara itu, Tri Taruna Fariadi masih dalam pencarian setelah diduga melarikan diri saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, Albertinus diduga menerima uang hasil tindak pidana korupsi dengan nilai mencapai Rp1,5 miliar.

Baca juga: OTT KPK Menjerat Kajari Hulu Sungai Utara, Uang Ratusan Juta Disita

Uang tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, serta penerimaan lainnya yang tidak sah.

Untuk pemerasan, Asep menyebut Albertinus menerima uang hingga Rp804 juta dalam rentang waktu November hingga Desember 2025. Dana tersebut disalurkan melalui dua perantara, yakni Asis Budianto dan Tri Taruna Fariadi.

Sementara terkait pemotongan anggaran, Albertinus diduga memerintahkan bendahara untuk memotong anggaran Kejari Hulu Sungai Utara yang kemudian digunakan sebagai dana operasional pribadi. (ct)