Eksepsi Ditolak Hakim, Nadiem Mengaku Kecewa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Harapan Nadiem Anwar Makarim kandas di meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, membuat mantan Mendikbudristek itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM), Nadiem Anwar Makarim, menyatakan kecewa atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak nota keberatan atau eksepsinya.

Meski begitu, Nadiem menegaskan tetap menghormati proses dan putusan hukum yang telah diambil majelis hakim. “Saya kecewa terhadap putusan hari ini, tapi saya menghormati proses hukum,” ujar Nadiem usai sidang di PN Jakarta Pusat, Senin (12/1/2026).

Nadiem juga menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim, meskipun hasil putusan tidak sesuai dengan harapannya. Ia menegaskan akan mengikuti proses persidangan selanjutnya.

Klarifikasi Google

Dalam kesempatan yang sama, Nadiem menyinggung pernyataan resmi Google terkait pengadaan Chromebook. Ia menyebut klarifikasi dari Google menjadi angin segar di tengah proses hukum yang sedang dijalaninya.

“Alhamdulillah, Google sudah buka suara dan menyebut dengan sangat jelas tidak ada konflik kepentingan. Bahkan, investasi Google mayoritas terjadi sebelum saya menjadi menteri, dan Chromebook terbukti bisa digunakan tanpa internet,” katanya.

Nadiem menambahkan Google juga menegaskan bahwa Chromebook merupakan perangkat nomor satu untuk pendidikan di dunia. Ia berharap penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran utuh dalam persidangan. “Semoga ini bisa jadi penerang,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Nadiem didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp2,1 triliun terkait program digitalisasi pendidikan periode 2019-2022. Kerugian tersebut berasal dari dugaan kemahalan harga pengadaan Chromebook senilai sekitar Rp1,56 triliun serta pengadaan CDM yang dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat senilai 44,05 juta dolar AS atau sekitar Rp621 miliar.

Perhitungan kerugian negara tersebut merujuk pada laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tertanggal 4 November 2025.

Jaksa menyebut dugaan tindak pidana korupsi dilakukan Nadiem bersama tiga terdakwa lain yang telah lebih dulu menjalani persidangan, yakni Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah, dan Ibrahim Arief. Perbuatan tersebut juga diduga dilakukan bersama mantan staf khusus Nadiem, Jurist Tan, yang hingga kini masih buron.

Atas perbuatannya, Nadiem dan para terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (tb)