Noel Ebenezer Singgung Partai Berinisial ‘K’ dalam Kasus Pemerasan K3

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Terdakwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Immanuel Ebenezer alias Noel, menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam perkara yang menjeratnya. Ia bahkan menyebut partai dengan inisial huruf “K”.

Sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyita perhatian publik. Menjelang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), terdakwa Immanuel Ebenezer melontarkan pernyataan kontroversial terkait aliran dana ke ormas dan partai politik.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel mengungkapkan dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam kasus pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel sebelum menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (26/1/2026). Noel menyebut ormas yang dimaksud bukanlah organisasi berbasis agama. “Ormasnya jelas tidak berbasis agama,” ujar Noel.

Keterlibatan Parpol

Sementara terkait partai politik, Noel hanya memberikan petunjuk berupa inisial. “Partainya ada huruf ‘K’-nya. Sudah itu dulu clue-nya,” kata Noel. Meski demikian, Noel enggan mengungkap secara terbuka identitas ormas maupun partai politik yang dimaksud. Ia menegaskan bahwa yang terjadi adalah aliran dana, bukan keterlibatan langsung. “Saya enggak mau nyebutin dulu. Alirannya, bukan terlibatnya,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,5 miliar. Jaksa menyebut Noel menerima uang sebesar Rp70 juta dari praktik tersebut.

Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp3,365 miliar serta satu unit sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru dongker. Pemberian tersebut disebut berasal dari aparatur sipil negara di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta.

Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), juncto Pasal 20 huruf c KUHP, serta Pasal 127 ayat (1) KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (tb)