KPK Bongkar Tiga Celah Kebocoran Dana Otsus Papua

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hasil kajian bersama lembaga kerja sama Pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), mengungkap adanya tiga bentuk kebocoran yang dinilai rawan memicu praktik korupsi.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mencatat kebocoran dana otsus Papua meliputi penyalahgunaan peruntukan anggaran, penggunaan dana untuk pembiayaan pemekaran wilayah, serta ketidaktepatan data penerima manfaat orang asli Papua (OAP).

Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan, pemerintah perlu segera membenahi persoalan tersebut agar dana otsus benar-benar berdampak bagi masyarakat Papua.

Baca juga: Kepala Daerah Dituntut Inovatif

“Pencegahan korupsi dana otsus harus dimulai dari hulu, dengan memastikan perencanaan tidak bisa dinegosiasikan dan anggaran tidak mudah berubah di tengah jalan,” ujar Dian dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (19/12/2025).

Ia menilai pengawasan yang kuat sejak tahap awal sangat penting untuk mencegah penyimpangan. Menurutnya, pengendalian yang konsisten dapat menjaga agar penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Otsus lahir bukan untuk memperkaya birokrasi, melainkan untuk memastikan OAP hidup bermartabat di tanahnya sendiri serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dian.

Peran Strategis

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pencegahan korupsi menjadi krusial mengingat peran strategis dana otsus Papua dalam memperkuat layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan. Sejak 2022, total dana otsus yang telah dikucurkan ke Papua tercatat mencapai sekitar Rp200 triliun.

Dian menambahkan, pengelolaan dan pengawasan dana otsus membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, aparat pengawasan, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Mendagri Minta Presiden Prabowo Bimbing Kepala Daerah Minim Pengalaman

Menurutnya, persoalan dana otsus tidak hanya bersifat teknis administrasi, tetapi juga dipengaruhi faktor nonteknis, seperti intervensi kepentingan di luar dokumen perencanaan resmi.

“Kondisi ini mirip dengan persoalan pokok-pokok pikiran anggota legislatif yang sebelumnya juga menjadi perhatian KPK,” ujarnya.

KPK berharap perbaikan tata kelola dana otsus Papua dapat segera dilakukan agar tujuan utama pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua, benar-benar terwujud. (tb)