NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hasil kajian bersama lembaga kerja sama Pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), mengungkap adanya tiga bentuk kebocoran yang dinilai rawan memicu praktik korupsi.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mencatat kebocoran dana otsus Papua meliputi penyalahgunaan peruntukan anggaran, penggunaan dana untuk pembiayaan pemekaran wilayah, serta ketidaktepatan data penerima manfaat orang asli Papua (OAP).
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan, pemerintah perlu segera membenahi persoalan tersebut agar dana otsus benar-benar berdampak bagi masyarakat Papua.
Baca juga: Kepala Daerah Dituntut Inovatif
“Pencegahan korupsi dana otsus harus dimulai dari hulu, dengan memastikan perencanaan tidak bisa dinegosiasikan dan anggaran tidak mudah berubah di tengah jalan,” ujar Dian dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (19/12/2025).
Ia menilai pengawasan yang kuat sejak tahap awal sangat penting untuk mencegah penyimpangan. Menurutnya, pengendalian yang konsisten dapat menjaga agar penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Otsus lahir bukan untuk memperkaya birokrasi, melainkan untuk memastikan OAP hidup bermartabat di tanahnya sendiri serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dian.
Peran Strategis
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pencegahan korupsi menjadi krusial mengingat peran strategis dana otsus Papua dalam memperkuat layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan. Sejak 2022, total dana otsus yang telah dikucurkan ke Papua tercatat mencapai sekitar Rp200 triliun.
Dian menambahkan, pengelolaan dan pengawasan dana otsus membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, aparat pengawasan, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Mendagri Minta Presiden Prabowo Bimbing Kepala Daerah Minim Pengalaman
Menurutnya, persoalan dana otsus tidak hanya bersifat teknis administrasi, tetapi juga dipengaruhi faktor nonteknis, seperti intervensi kepentingan di luar dokumen perencanaan resmi.
“Kondisi ini mirip dengan persoalan pokok-pokok pikiran anggota legislatif yang sebelumnya juga menjadi perhatian KPK,” ujarnya.
KPK berharap perbaikan tata kelola dana otsus Papua dapat segera dilakukan agar tujuan utama pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua, benar-benar terwujud. (tb)
Sekjen PBB Ber Dukungan ke Pemerintah RI, Diberikan langsung ke Presiden Prabowo
JAKARTA,NEWSREAL.ID- residen Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengenai hasil kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres ke Indonesia. Laporan...
Prabowo Datang ke Rumah Megawati! Duka Guruh Soekarnoputra Satukan Dua Tokoh Bangsa
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada Senin malam, 28 September 2026. Kedatangan Kepala Negara...
Dikabarkan Mantan Direktur KPLP Ir. Ahmad Duduki Kursi Ketua KNKT
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Informasi terbaru datang dari Kementerian Perhubungan. Berdasarkan informasi yang diperoleh Hotfokus.com, Ir. Ahmad, M.MTr. akan diumumkan sebagai Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)...
64 Pesawat dan 54.394 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Melalui operasi darat hingga udara, upaya penanganan...
Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH
BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...
1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...
Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...
Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...
Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...
Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere
MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...
100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum
YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
