NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah persoalan serius dalam pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hasil kajian bersama lembaga kerja sama Pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), mengungkap adanya tiga bentuk kebocoran yang dinilai rawan memicu praktik korupsi.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mencatat kebocoran dana otsus Papua meliputi penyalahgunaan peruntukan anggaran, penggunaan dana untuk pembiayaan pemekaran wilayah, serta ketidaktepatan data penerima manfaat orang asli Papua (OAP).
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menegaskan, pemerintah perlu segera membenahi persoalan tersebut agar dana otsus benar-benar berdampak bagi masyarakat Papua.
Baca juga: Kepala Daerah Dituntut Inovatif
“Pencegahan korupsi dana otsus harus dimulai dari hulu, dengan memastikan perencanaan tidak bisa dinegosiasikan dan anggaran tidak mudah berubah di tengah jalan,” ujar Dian dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, (19/12/2025).
Ia menilai pengawasan yang kuat sejak tahap awal sangat penting untuk mencegah penyimpangan. Menurutnya, pengendalian yang konsisten dapat menjaga agar penggunaan anggaran tetap sesuai peruntukan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Otsus lahir bukan untuk memperkaya birokrasi, melainkan untuk memastikan OAP hidup bermartabat di tanahnya sendiri serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” kata Dian.
Peran Strategis
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pencegahan korupsi menjadi krusial mengingat peran strategis dana otsus Papua dalam memperkuat layanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkeadilan. Sejak 2022, total dana otsus yang telah dikucurkan ke Papua tercatat mencapai sekitar Rp200 triliun.
Dian menambahkan, pengelolaan dan pengawasan dana otsus membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah daerah, aparat pengawasan, hingga para pemangku kepentingan lainnya.
Baca juga: Mendagri Minta Presiden Prabowo Bimbing Kepala Daerah Minim Pengalaman
Menurutnya, persoalan dana otsus tidak hanya bersifat teknis administrasi, tetapi juga dipengaruhi faktor nonteknis, seperti intervensi kepentingan di luar dokumen perencanaan resmi.
“Kondisi ini mirip dengan persoalan pokok-pokok pikiran anggota legislatif yang sebelumnya juga menjadi perhatian KPK,” ujarnya.
KPK berharap perbaikan tata kelola dana otsus Papua dapat segera dilakukan agar tujuan utama pemberian otonomi khusus, yakni meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua, benar-benar terwujud. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
