Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

KPK Desak Hakim Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 16 September 2025 17:16 WIB
KPK Desak Hakim Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
NEWSREAL.ID - TERSANGKA KORUPSI - Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. KPK menetapkan pengusaha Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) alias Rudy Tanoe dan Staf Ahli Menteri Sosial, Edi Suharto (ES) sebagai tersangka dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saut Erwin Hartono, menolak permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Rudy Tanoesoedibjo. Lembaga antirasuah itu menegaskan, penetapan tersangka bukan objek yang dapat diuji melalui praperadilan.

“Dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Penetapan tersangka bukan objek praperadilan atau error in objecto. Dengan demikian, permohonan sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,” tegas tim Biro Hukum KPK di persidangan, Selasa (16/9/2025).

KPK menilai permohonan praperadilan Rudy kabur dan prematur. Dalil pemulihan nama baik atau rehabilitasi juga disebut tidak dapat diuji dalam forum praperadilan.

Dalam paparannya, KPK menjelaskan pihaknya telah mengantongi keterangan dari sejumlah pihak yang relevan dengan perkara dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial beras Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020.

Bukti Dokumen

Proyek itu melibatkan kerja sama Kementerian Sosial dengan PT Dosni Roha Logistik. “Sejumlah keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain, ditambah bukti dokumen, surat petunjuk, hingga bukti elektronik yang menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi,” lanjut tim hukum KPK.

Dalam tahap penyelidikan, KPK menyebut telah memeriksa 117 saksi serta mengamankan 333 dokumen dan bukti elektronik dari 55 orang. Rudy sendiri telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan itu.

Atas dasar alat bukti yang dinilai cukup, KPK menegaskan penetapan tersangka Rudy sah menurut hukum. “Kami meminta hakim menyatakan penetapan tersangka Pemohon sah dan sesuai prosedur,” tegas KPK. (tb)

Berita Terbaru

BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba

NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...

21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...

KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...

Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...

OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...

KPK Selidiki Misteri 601 Kursi Perangkat Desa Kosong di Pati

NEWSREAL, ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga berkaitan dengan...

Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...

Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid

NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...

Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...

Kepala BNN Raih Gelar Doktor, Tapi Peringatan Serius Soal Narkoba Justru Menggema

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengamat sosial Dr Serian Wijatno memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Nasional Narkotika (BNN) di tengah tantangan pemberantasan narkoba yang kian kompleks. Apresiasi...

Leave a comment