Nasional

Kasus Hogi Minaya: Ketua Komisi III Tegur Keras Kasat Lantas Sleman

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 28 Januari 2026 18:11 WIB
Kasus Hogi Minaya: Ketua Komisi III Tegur Keras Kasat Lantas Sleman
NEWSREAL.ID - RAPAT KOMISI: Komisi III DPR memanggil Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk meminta penjelasan terkait kasus Hogi Minaya. Hogi menjadi tersangka usai mengejar penjambret tas istrinya yang tewas akibat menabrak tembok pembatas jalan di Jembatan Jati, Sleman. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan kritik keras kepada Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto terkait penetapan Hogi Minaya (43) sebagai tersangka. Hogi sebelumnya mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya pada April tahun lalu, namun justru berujung proses hukum terhadap dirinya.

Teguran itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR. Ia menilai langkah penegakan hukum dalam kasus tersebut telah memicu kemarahan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Ini publik marah, Pak, kami juga marah. Situasinya sulit. Kita ini mitra. Kalau mitra jelek, kami ikut jelek. Penyusunan KUHAP dan berbagai hal lain kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian,” ujar Habiburokhman.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk mencari jalan keluar atas polemik tersebut. Dari komunikasi itu, Habiburokhman mendapatkan informasi bahwa keluarga terduga penjambret justru mengajukan permintaan uang kerahiman.

Uang Kerahiman

“Solusinya dibilang restorative justice. Tapi ada tuntutan uang kerahiman dari keluarga penjambret. Astagfirullah, ini logikanya sudah terbalik,” ucapnya. Habiburokhman menilai, dalam konteks tersebut, seharusnya perkara dapat dihentikan demi hukum tanpa harus melalui mekanisme restorative justice. Ia merujuk pada ketentuan dalam rancangan KUHAP baru.

“Saya sampaikan ke Pak Jampidum, di KUHAP baru sudah jelas ada solusinya. Pasal 65 huruf m, bisa dihentikan demi hukum, tidak perlu RJ kalau kondisinya seperti ini,” katanya.

Selain itu, Habiburokhman secara khusus menyoroti pernyataan Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto yang menyebut penegakan hukum bukan soal rasa kasihan. Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat hukum pidana terbaru.

“Saya menyesalkan pernyataan saudara yang mengatakan penegakan hukum bukan soal kasihan-kasihan. Saudara harus memahami betul, dalam KUHP baru Pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan, bukan sekadar kepastian hukum,” tegas Habiburokhman.

Kasus Hogi Minaya pun menjadi sorotan luas publik dan memunculkan kembali perdebatan soal keadilan substantif dalam penegakan hukum, terutama ketika warga bertindak untuk melindungi diri dan keluarganya dari tindak kejahatan. (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...