Kasus Hogi Minaya: Ketua Komisi III Tegur Keras Kasat Lantas Sleman

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan kritik keras kepada Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto terkait penetapan Hogi Minaya (43) sebagai tersangka. Hogi sebelumnya mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya pada April tahun lalu, namun justru berujung proses hukum terhadap dirinya.

Teguran itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR. Ia menilai langkah penegakan hukum dalam kasus tersebut telah memicu kemarahan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Ini publik marah, Pak, kami juga marah. Situasinya sulit. Kita ini mitra. Kalau mitra jelek, kami ikut jelek. Penyusunan KUHAP dan berbagai hal lain kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian,” ujar Habiburokhman.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk mencari jalan keluar atas polemik tersebut. Dari komunikasi itu, Habiburokhman mendapatkan informasi bahwa keluarga terduga penjambret justru mengajukan permintaan uang kerahiman.

Uang Kerahiman

“Solusinya dibilang restorative justice. Tapi ada tuntutan uang kerahiman dari keluarga penjambret. Astagfirullah, ini logikanya sudah terbalik,” ucapnya. Habiburokhman menilai, dalam konteks tersebut, seharusnya perkara dapat dihentikan demi hukum tanpa harus melalui mekanisme restorative justice. Ia merujuk pada ketentuan dalam rancangan KUHAP baru.

“Saya sampaikan ke Pak Jampidum, di KUHAP baru sudah jelas ada solusinya. Pasal 65 huruf m, bisa dihentikan demi hukum, tidak perlu RJ kalau kondisinya seperti ini,” katanya.

Selain itu, Habiburokhman secara khusus menyoroti pernyataan Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto yang menyebut penegakan hukum bukan soal rasa kasihan. Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat hukum pidana terbaru.

“Saya menyesalkan pernyataan saudara yang mengatakan penegakan hukum bukan soal kasihan-kasihan. Saudara harus memahami betul, dalam KUHP baru Pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan, bukan sekadar kepastian hukum,” tegas Habiburokhman.

Kasus Hogi Minaya pun menjadi sorotan luas publik dan memunculkan kembali perdebatan soal keadilan substantif dalam penegakan hukum, terutama ketika warga bertindak untuk melindungi diri dan keluarganya dari tindak kejahatan. (tb)