Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Kasus Hogi Minaya: Ketua Komisi III Tegur Keras Kasat Lantas Sleman

Tim Redaksi, Newsreal.id
Rabu, 28 Januari 2026 18:11 WIB
Kasus Hogi Minaya: Ketua Komisi III Tegur Keras Kasat Lantas Sleman
NEWSREAL.ID - RAPAT KOMISI: Komisi III DPR memanggil Polres Sleman dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman untuk meminta penjelasan terkait kasus Hogi Minaya. Hogi menjadi tersangka usai mengejar penjambret tas istrinya yang tewas akibat menabrak tembok pembatas jalan di Jembatan Jati, Sleman. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melontarkan kritik keras kepada Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto terkait penetapan Hogi Minaya (43) sebagai tersangka. Hogi sebelumnya mengejar pelaku penjambretan yang merampas tas istrinya pada April tahun lalu, namun justru berujung proses hukum terhadap dirinya.

Teguran itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR. Ia menilai langkah penegakan hukum dalam kasus tersebut telah memicu kemarahan publik dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Ini publik marah, Pak, kami juga marah. Situasinya sulit. Kita ini mitra. Kalau mitra jelek, kami ikut jelek. Penyusunan KUHAP dan berbagai hal lain kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian,” ujar Habiburokhman.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) untuk mencari jalan keluar atas polemik tersebut. Dari komunikasi itu, Habiburokhman mendapatkan informasi bahwa keluarga terduga penjambret justru mengajukan permintaan uang kerahiman.

Uang Kerahiman

“Solusinya dibilang restorative justice. Tapi ada tuntutan uang kerahiman dari keluarga penjambret. Astagfirullah, ini logikanya sudah terbalik,” ucapnya. Habiburokhman menilai, dalam konteks tersebut, seharusnya perkara dapat dihentikan demi hukum tanpa harus melalui mekanisme restorative justice. Ia merujuk pada ketentuan dalam rancangan KUHAP baru.

“Saya sampaikan ke Pak Jampidum, di KUHAP baru sudah jelas ada solusinya. Pasal 65 huruf m, bisa dihentikan demi hukum, tidak perlu RJ kalau kondisinya seperti ini,” katanya.

Selain itu, Habiburokhman secara khusus menyoroti pernyataan Kasat Lantas Polres Sleman AKP Mulyanto yang menyebut penegakan hukum bukan soal rasa kasihan. Pernyataan tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat hukum pidana terbaru.

“Saya menyesalkan pernyataan saudara yang mengatakan penegakan hukum bukan soal kasihan-kasihan. Saudara harus memahami betul, dalam KUHP baru Pasal 53, penegak hukum itu mengedepankan keadilan, bukan sekadar kepastian hukum,” tegas Habiburokhman.

Kasus Hogi Minaya pun menjadi sorotan luas publik dan memunculkan kembali perdebatan soal keadilan substantif dalam penegakan hukum, terutama ketika warga bertindak untuk melindungi diri dan keluarganya dari tindak kejahatan. (tb)

Berita Terbaru

Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...

BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...

Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...

Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...

Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....

Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...

ICMI Usul Indonesia ‘Pause’ Keanggotaan BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyarankan pemerintah Indonesia menangguhkan sementara kewajiban keanggotaan dalam Board of Peace (BoP) menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah...

KP2MI Pantau Ketat Nasib Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Memanasnya konflik di Timur Tengah membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) kini memantau kondisi para pekerja migran Indonesia...

Sepuluh Tol Fungsional Disiapkan untuk Mudik Lebaran 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama kepolisian menyiapkan 10 ruas tol fungsional untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pengoperasian sementara sejumlah ruas tol tersebut diharapkan...

Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...