Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

DPR Tolak Hukuman Mati ABK Kasus Sabu 2 Ton

Tim Redaksi, Admin
Selasa, 24 Februari 2026 19:26 WIB
DPR Tolak Hukuman Mati ABK Kasus Sabu 2 Ton
NEWSREAL.ID - Anggota Komisi III DPR, Rizki Faisal. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR, Rizki Faisal, menyatakan tidak sepakat jika terdakwa Fandi Ramadan, yang berstatus anak buah kapal (ABK) dalam kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton menggunakan kapal Sea Dragon, dijatuhi hukuman mati.

Menurut Rizki, pidana mati dalam sistem hukum Indonesia adalah opsi paling akhir. Artinya, penerapannya harus super selektif dan mempertimbangkan betul peran serta tingkat kesalahan terdakwa. “Kalau bukan aktor dominan dalam jaringan, maka penjatuhan hukuman paling berat perlu dipertimbangkan kembali secara hati-hati,” ujar Rizki di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia mengakui, Batam, Kepulauan Riau, sebagai wilayah perbatasan memang rawan jadi jalur penyelundupan narkotika. Karena itu, penegakan hukum harus tegas dan konsisten. Namun, tegas bukan berarti mengabaikan rasa keadilan. Rizki mengingatkan, ketegasan tetap harus berjalan dalam koridor proporsionalitas. Majelis hakim diminta mengkaji secara mendalam peran Fandi Ramadan dalam perkara tersebut.

Komisi III DPR, lanjut dia, sejak awal menekankan bahwa pidana mati harus ditempatkan secara sangat selektif, dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan dan peran masing-masing pihak dalam tindak pidana. “Ini bukan intervensi proses persidangan, tapi memastikan due process of law berjalan adil sesuai aturan,” tegasnya.

Sesuai Aturan

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam, Priandi Firdaus, sebelumnya menyebut tuntutan hukuman mati terhadap para terdakwa, termasuk Fandi Ramadan, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia memastikan seluruh proses, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan, dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang Narkotika dan KUHAP,” kata Priandi. Kasus sabu hampir 2 ton ini memang jadi sorotan nasional. Namun di balik besarnya barang bukti, muncul pertanyaan krusial: siapa sebenarnya dalang utama, dan siapa yang hanya berada di lapis paling bawah? Putusan hakim nanti akan jadi penentu, apakah keadilan benar-benar ditegakkan secara proporsional—atau semua dipukul rata. (tb)

Berita Terbaru

Pakai Modus Baru, WN Kazakhstan Selundupkan 2,5 Kg Kokain

DENPASAR,newsreal.id – Hasil kerja sama antara Ditresnarkoba Polda Bali dan Bea Cukai Ngurah Rai berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain seberat lebih dari 2,5 kilogram...

Tersangka Korupsi Menghadap Sang Illahi, Perkara Dihentikan KPK

JAKARTA,newsreal.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempersiapkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka korupsi meninggal dunia. Tersangka kasus dugaan korupsi yang menutup...

Diduga Hasil Perasan, KPK Sita Uang Rp 2,7 dan Barang Merah dari Bupati Tulungagung

JAKARTA,newsreal.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan status tersangka kepada Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo atas tuduhan kasus pemersan. Ia pun mengenakan rompi oranye di...

Resmi Kenakan Rompi Kuning, Bupati Tulungagung Ucapkan Maaf

JAKARTA,newsreal.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam dugaan kasus kasus dugaan korupsi pemerasan. Sesuai mekanismenya Bupati Tulungagung ini...

KPK Amankan Uang Ratusan Juta Saat OTT di Tulungagung

TULUNGAGUNG,newsreal.id – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, bersama 16 orang saksi diamankan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada operasi senyam yang digelar, Jumat (10/4). Dalam...

Bupati Tulungagung Kena OTT, Belasan Saksi Dibawa ke Jakarta

TULUNGANGUNG,newsreal.id – Komisi Pembeantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Operasi senyap dilakukan pada Jumat (10/4). Dalam tangkap tangan...

Pelaku Penyelewengan BBM-Elpiji Bersubsidi Disikat Habis, Ini Pesan Bareskrim

NEWSREAL, Jakarta – Tak ada toleransi yang diberikan kepada pihak yang memanfaatkan subsidi BBM dan elpiji. Tindakan tegas diberikan kepada pihak yang berani melanggar hal...

Menteri HAM Natalius Pigai Optimistis Peradilan Kasus Andrie Yunus Transparan

NEWSREAL, Jakarta – Proses peradilan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus harus diusut...

Kepala BNN Usulkan Mekanisme Penyadapan untuk Penindakan Kasus ini

NEWSREAL, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan adanya penerapan proses penyadapan dalam upaya penindakan kasus narkotika. Langkah penindakan penyadapan ini dilakukan sejak tahapan penyelidikan....

Andrie Yunus Angkat Bicara Usai Disiram Air Keras

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Aktivis HAM, Andrie Yunus, akhirnya menyampaikan pernyataan pertamanya usai menjadi korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan media...

KPK Dalami Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Sudewo

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan praktik pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa yang menyeret Bupati Pati nonaktif, Sudewo. Salah satu fokus...

Polisi Bongkar Praktik Oplos Elpiji di Karanganyar, Dua Pelaku Ditangkap

NEWSREAL.ID, SEMARANG– Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi di Kabupaten Karanganyar. Dalam kasus ini, dua tersangka berhasil diamankan...