Datangi DPR, Guru Madrasah Bawa 5 Tuntutan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesabaran guru madrasah tampaknya sudah di ujung batas. Datang ke kompleks parlemen, Jakarta, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyuarakan lima tuntutan langsung di hadapan pimpinan DPR RI dan Komisi VIII, Rabu, (10/2/2026).

Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Umum PGM Indonesia Ahmad Sujaenudin menegaskan bahwa guru madrasah selama ini tetap mengajar dengan penuh keikhlasan. Namun di balik itu, ada keresahan yang terus berulang, terutama soal gaji dan tunjangan yang kerap terlambat dibayarkan.

“Kalau ini mohon dorongan dari pimpinan DPR, dari Komisi VIII, dan dari Kementerian Agama. Cobalah dibantu kira-kira seperti penggajian gitu,” ujar Ahmad.

Tuntutan pertama yang disampaikan PGM adalah meminta DPR RI mendorong Presiden Prabowo Subianto agar guru madrasah swasta tidak didiskriminasi dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Ahmad, kebijakan afirmasi perlu dilakukan, termasuk melalui skema inpassing atau penyetaraan jabatan, pangkat, dan golongan, agar guru non-ASN bisa setara dengan guru PNS.

Tuntutan kedua, PGM meminta agar guru madrasah swasta yang lolos PPPK atau diangkat menjadi ASN tetap bisa mengajar di sekolah asalnya. Untuk itu, mereka mendorong adanya revisi Undang-Undang ASN atau bahkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kami berdiskusi dengan Menteri PANRB, yang mengatakan kami hanya melaksanakan kebijakan, sedangkan undang-undang yang punya DPR. Maka kami berharap ke depan ada untuk itu,” katanya.

Batas Usia

Selanjutnya, tuntutan ketiga berkaitan dengan batas usia perekrutan ASN. PGM meminta agar batas maksimal usia yang saat ini 35 tahun dinaikkan menjadi 40 tahun. Pasalnya, banyak guru madrasah yang telah mengabdi lama namun terkendala usia saat hendak mengikuti seleksi. “Dibatasi 35 tahun, sedangkan kalau dokter dan dosen bisa 40 tahun,” ujarnya.

Tuntutan keempat, PGM menyatakan dukungan terhadap Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Kementerian Agama yang tengah mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Namun mereka meminta proses tersebut tidak berlarut-larut. “Ini kami dorong, Pak. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Mohon jangan lama-lama,” ucap Ahmad.

Adapun tuntutan kelima sekaligus menjadi inti keresahan para guru, yakni soal kepastian gaji. Ahmad menilai, jika sistem penggajian jelas dan tepat waktu, maka potensi aksi demonstrasi atau tuntutan status PPPK bisa diminimalkan. “Ibu, bapak miris tidak lihat guru honor? Walaupun dia punya sertifikasi. Tiap bulan nggak menerima honor,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyatakan, Komisi VIII DPR RI telah memutuskan untuk membuat kebijakan afirmasi guna mendorong guru madrasah swasta menjadi PPPK.

Ia optimistis proses tersebut dapat berjalan lebih mudah jika sudah mendapat dorongan politik dari DPR. “Apalagi semua satu visi, tidak ada alasan yang terlalu sulit, mudah-mudahan. Ini butuh konsinyering,” kata Sari. (tb)