Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba

Tim Redaksi, Newsreal.id
Minggu, 8 Februari 2026 19:51 WIB
BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba
NEWSREAL.ID - PERESMIAN POSBANKUM: Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam acara peresmian Posbankum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai garda depan pendampingan hukum dan akses rehabilitasi bagi masyarakat terdampak narkoba.

Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan, Posbankum berperan strategis dalam memastikan korban penyalahguna narkoba memperoleh perlakuan hukum yang adil sekaligus akses terhadap layanan rehabilitasi. Hal tersebut disampaikannya dalam peresmian Posbankum di Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (4/2).

“Posbankum menjadi oasis keadilan bagi korban penyalahguna narkoba. Kehadirannya hingga tingkat desa merupakan terobosan revolusioner yang selama ini kami nantikan di BNN,” ujar Suyudi, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, Posbankum bukan sekadar sarana pendampingan hukum, tetapi juga wadah edukasi hukum bagi masyarakat terkait permasalahan narkotika. Karena itu, BNN mendukung penuh inisiatif Kementerian Hukum (Kemenkum) yang meresmikan Posbankum di wilayah Sulawesi Tengah.

Menurut Suyudi, peresmian Posbankum mencerminkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan hukum sekaligus mendorong pencegahan narkoba berbasis masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara penegakan hukum dan upaya pencegahan untuk menghadapi ancaman narkoba yang kian kompleks.

Desa Bersinar

Dalam kesempatan yang sama, Suyudi juga mendeklarasikan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagai langkah awal memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan menjadikan desa sebagai fondasi ketahanan masyarakat.

Deklarasi Desa Bersinar di Sulawesi Tengah menjadi bagian dari strategi nasional BNN dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi ini melibatkan penguatan peran pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga desa.

Ia menilai peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan secara serentak bersamaan dengan Deklarasi Desa Bersinar merupakan momentum yang membanggakan. “Ini adalah wujud nyata sinergi negara dalam membangun keadilan dan ketahanan masyarakat dari unit terkecil, yakni desa,” ujarnya.

Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap operasional Posbankum dan pelaksanaan program Desa Bersinar sebagai langkah konkret menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas narkoba.

Melalui kolaborasi ini, BNN berharap tercipta model pencegahan dan pemberantasan narkoba yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain, sehingga upaya P4GN dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat. (tb)

Berita Terbaru

Wamendagri Sentil Bupati Pekalongan: Kepala Daerah Tak Boleh Ngaku Tak Paham Hukum

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecam pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan setelah ditetapkan...

Praperadilan Bergulir, Kubu Yaqut Nilai KPK Tak Konsisten Terapkan Hukum Acara di Kasus Haji

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempersoalkan penerapan hukum acara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan...

KPK Bongkar Aliran Duit Keluarga Fadia Arafiq

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Drama pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan akhirnya meledak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga menikmati Rp19 miliar dari...

Terjaring OTT, Fadia Klaim Tak Pahami Aturan karena Berlatar Belakang Musisi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena berlatar belakang sebagai...

KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Operasi Ketujuh Sepanjang 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam operasi senyap di...

Isu Mark Up Bahan MBG Mencuat, KPK Mulai Petakan Titik Rawan Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya dugaan mark...

Tiga Kali Absen, KPK Buka Opsi Jemput Paksa Budi Karya

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat kebutuhan penyidik sebelum memutuskan langkah penjemputan paksa terhadap Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi...

Eks Dirut Gas Pertamina: Kesaksian Ahok Bikin Kasus LNG Makin Terang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto, menilai kesaksian Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama, memberi titik terang dalam...

KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik Usai Geledah Rumah Kadis PUTR Pati

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten...

Habiburokhman Bantah DPR Intervensi Kasus ABK Fandi, Minta Jamwas Tegur Jaksa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyentil balik pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyinggung adanya intervensi DPR dalam perkara Fandi Ramadhan, anak...

KPK Periksa Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan...

KPK Kejar Aliran Duit Kasus K3 Kemenaker, Sosok Penting Lain Dibidik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK memastikan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terus berkembang. Juru Bicara KPK,...