Bahlil Dorong Desentralisasi Izin Tambang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melempar wacana perubahan besar dalam tata kelola pertambangan nasional. Ia menginginkan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tidak lagi tersentral di Jakarta, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah.

Bahlil menilai selama ini pengelolaan perizinan tambang terlalu berpusat di ibu kota, mulai dari izin hingga domisili kantor perusahaan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak mencerminkan prinsip pemerataan dan keadilan ekonomi.

“Saya pikir-pikir kenapa izinnya, kantornya, semuanya ada di Jakarta? Apakah negara republik ini hanya punya Jakarta? Inilah yang harus kita rapikan,” ujar Bahlil saat memberikan arahan dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Ia menegaskan, ke depan pemerintah akan secara bertahap mengalihkan kewenangan perizinan kepada daerah, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi pengusaha lokal dan pelaku UMKM untuk terlibat dalam sektor pertambangan.

“Maka perlahan-lahan kita kanalisasi izin kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM. Harus dapat,” imbuhnya. Tak hanya soal perizinan, Bahlil juga mendorong agar pemerintah daerah mampu mengelola badan usaha milik daerah secara mandiri.

Menurutnya, masyarakat lokal harus menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. “Jangan wilayah NKRI dijadikan satu wilayah, tapi kekuasaan pembagian ekonomi politiknya hanya tertumpu pada satu wilayah,” kata Bahlil.

Kebesarn Jiwa

Ia menekankan perhatian terhadap daerah bukan tanpa alasan. Menurut Bahlil, Indonesia berdiri karena adanya kebesaran jiwa dari kerajaan-kerajaan dan wilayah di Nusantara yang rela meleburkan kekuasaan dan sumber dayanya ke dalam republik.

“Negara ini kan sebelum ada, raja-raja, sultan. Bayangkan mereka mau mengorbankan, merelakan kekuasaan dan ekonomi kepada republik tanpa ada permintaan apa-apa,” ujarnya. Selain itu, Bahlil juga menyinggung ketimpangan representasi politik di parlemen. Ia mengkritik komposisi anggota DPR RI yang masih didominasi legislator dari Pulau Jawa.

Menurutnya, Papua yang memiliki wilayah luas hanya diwakili 18 anggota DPR, jauh dibandingkan dengan Jawa yang hampir menguasai setengah dari total 580 kursi di parlemen. “Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan. Jadi yang kayak-kayak gini,” kata Bahlil.

Wacana desentralisasi izin tambang ini menjadi sinyal kuat dorongan pemerataan ekonomi dan politik, sekaligus membuka diskursus baru soal peran daerah dalam pengelolaan sumber daya alam nasional. (tb)