DPR Sahkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri di Bawah Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPR RI resmi menyetujui delapan poin percepatan reformasi Polri dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (27/1). Keputusan tersebut menjadi kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah serta bersifat mengikat untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, delapan poin tersebut merupakan hasil rapat kerja antara Komisi III dan Polri yang dilaksanakan sehari sebelumnya. Ia kemudian meminta agar kesimpulan rapat tersebut disahkan dalam forum paripurna.

“Oleh sebab itu kami berharap agar delapan poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa selaku pimpinan rapat kemudian meminta persetujuan peserta paripurna. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju atas delapan poin percepatan reformasi Polri tersebut.

Salah satu poin penting yang disahkan adalah penegasan kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden dan tidak berbentuk kementerian. Penegasan ini sekaligus memperkuat posisi Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan terkait.

Optimalisasi Kompolnas

Selain itu, DPR juga menegaskan dukungan terhadap optimalisasi peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam membantu Presiden menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam delapan poin tersebut, Komisi III DPR juga menekankan penguatan fungsi pengawasan terhadap Polri, baik oleh DPR sesuai Pasal 20A UUD 1945 maupun melalui pengawasan internal Polri dengan memperkuat Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam.

DPR turut menyoroti aspek reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya melalui perbaikan kurikulum pendidikan kepolisian dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Pemanfaatan teknologi juga menjadi perhatian, termasuk penggunaan kamera tubuh, kamera kendaraan dinas, serta teknologi kecerdasan artifisial dalam proses pemeriksaan.

Terkait anggaran, Komisi III menilai mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang berbasis kebutuhan dari satuan kerja (bottom up) sudah sejalan dengan semangat reformasi dan perlu dipertahankan.

DPR juga menegaskan bahwa pembentukan Rancangan Undang-Undang Polri ke depan akan dilakukan bersama pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan disahkannya delapan poin tersebut, DPR berharap reformasi Polri dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan profesionalisme serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (tb)