Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 10 Februari 2026 19:39 WIB
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID - RAPAT RUU KUHAP: Rapat antara Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej membahas tentang RUU KUHAP di Jakarta, Rabu (9/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masuk dalam daftar prioritas pembahasan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama seluruh pimpinan komisi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah disahkan pada Desember 2025.

Dede menyebut ada empat RUU yang menjadi fokus utama Komisi III DPR tahun ini. Keempatnya dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan.

“Prioritas Komisi III DPR RI tahun 2026 meliputi RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, RUU tentang Jabatan Hakim, serta RUU tentang Hukum Acara Perdata yang kini menjadi usulan DPR,” ujar Dede dalam rapat.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Ketua Baleg DPR Bob Hasan. Ia menyoroti banyaknya RUU yang harus ditangani Komisi III dibandingkan komisi lain, meski mengakui karakter regulasi yang dibahas memang bersifat khusus.

Empat RUU

“Memang terlihat banyak, ada empat RUU. Tapi ini kan lex specialis, berkaitan dengan KUHAP, KUHP, jabatan hakim, dan perampasan aset. Itu memang domain Komisi III,” kata Bob. Dirinya juga menegaskan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu beban legislasi yang harus segera dituntaskan Komisi III, mengingat urgensinya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.

Selain itu, Bob secara khusus menyoroti RUU KUHPerdata yang dinilai memiliki tantangan tersendiri karena ketebalan materi dan muatan hukum warisan kolonial. “KUHPerdata ini tebalnya luar biasa dan masih kental nuansa kolonialnya. Rasa keadilan dalam konteks Indonesia merdeka menurut saya masih belum sepenuhnya terakomodasi,” ujarnya.

Baleg DPR pun berharap Komisi III dapat menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut sesuai target, meski kompleksitas pembahasan dipastikan menjadi tantangan besar dalam agenda legislasi 2026. (tb)

Berita Terbaru

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Pro-Kontra...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...

DPR Gas Pembahasan 5 RUU, Mulai dari PPRT sampai Perampasan Aset

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang libur panjang Idulfitri 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tancap gas menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang. Total ada lima RUU yang kini dikebut...

Soal Siaga 1, DPR Berencana Panggil Panglima TNI

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Status Siaga 1 yang diumumkan TNI gara-gara memanasnya konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran bikin DPR angkat alis. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan...

Golkar Tegur Fadia Arafiq: Pejabat Publik Wajib Paham Aturan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar merespons pengakuan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang menyatakan tidak memahami aturan pemerintahan setelah terjerat operasi tangkap tangan...