Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026

Tim Redaksi, Newsreal.id
Selasa, 10 Februari 2026 19:39 WIB
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID - RAPAT RUU KUHAP: Rapat antara Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej membahas tentang RUU KUHAP di Jakarta, Rabu (9/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masuk dalam daftar prioritas pembahasan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama seluruh pimpinan komisi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 yang telah disahkan pada Desember 2025.

Dede menyebut ada empat RUU yang menjadi fokus utama Komisi III DPR tahun ini. Keempatnya dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan reformasi sistem peradilan.

“Prioritas Komisi III DPR RI tahun 2026 meliputi RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, RUU tentang Jabatan Hakim, serta RUU tentang Hukum Acara Perdata yang kini menjadi usulan DPR,” ujar Dede dalam rapat.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi Ketua Baleg DPR Bob Hasan. Ia menyoroti banyaknya RUU yang harus ditangani Komisi III dibandingkan komisi lain, meski mengakui karakter regulasi yang dibahas memang bersifat khusus.

Empat RUU

“Memang terlihat banyak, ada empat RUU. Tapi ini kan lex specialis, berkaitan dengan KUHAP, KUHP, jabatan hakim, dan perampasan aset. Itu memang domain Komisi III,” kata Bob. Dirinya juga menegaskan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu beban legislasi yang harus segera dituntaskan Komisi III, mengingat urgensinya dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi.

Selain itu, Bob secara khusus menyoroti RUU KUHPerdata yang dinilai memiliki tantangan tersendiri karena ketebalan materi dan muatan hukum warisan kolonial. “KUHPerdata ini tebalnya luar biasa dan masih kental nuansa kolonialnya. Rasa keadilan dalam konteks Indonesia merdeka menurut saya masih belum sepenuhnya terakomodasi,” ujarnya.

Baleg DPR pun berharap Komisi III dapat menyelesaikan keempat RUU prioritas tersebut sesuai target, meski kompleksitas pembahasan dipastikan menjadi tantangan besar dalam agenda legislasi 2026. (tb)

Berita Terbaru

Pilpres 2029 Masih Jauh, PKS Pilih Fokus Kawal Prabowo Sampai Tuntas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilihan Presiden 2029 mulai menghangat, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengerem spekulasi. Hingga kini, PKS menegaskan belum membahas dukungan untuk Presiden...

Bahlil: Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konsolidasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Partai Golkar memastikan sikapnya tidak abu-abu dengan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran...

Dari Gedung DPR, Muzani Lempar Sinyal Kuat: Prabowo Lanjut Dua Periode

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di kompleks DPR RI tak sekadar seremoni. Dari panggung syukuran, wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional menguat...

Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? DPR Pecah Suara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana menghapus ambang batas parlemen bikin suasana DPR kembali panas. Saat revisi UU Pemilu masuk Prolegnas 2026, sikap partai-partai politik di Senayan ternyata...

Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...

PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...

Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...

Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...

Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...

PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029

NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...

Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pole­mik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...

DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...