Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? DPR Pecah Suara

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana menghapus ambang batas parlemen bikin suasana DPR kembali panas. Saat revisi UU Pemilu masuk Prolegnas 2026, sikap partai-partai politik di Senayan ternyata belum satu frekuensi—ada yang setuju dihapus, ada yang ingin dipertahankan, bahkan ada yang minta dinaikkan.

Ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali jadi topik hangat di DPR. Isu ini mengemuka seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan digarap Komisi II DPR pada 2026.

Ambang batas parlemen sendiri merupakan persentase minimal perolehan suara nasional yang harus diraih partai politik agar bisa mendapatkan kursi di DPR. Belakangan, aturan ini diwacanakan untuk dihapus menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan PT 4 persen bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu.

Berikut sikap partai-partai politik pemilik kursi di DPR terkait wacana tersebut.

Demokrat
Partai Demokrat belum menentukan sikap resmi. Meski begitu, Sekjen Demokrat Herman Khaeron secara pribadi menilai ambang batas parlemen masih diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai. “Menurut saya parliamentary threshold masih harus ada, karena ini bagian dari penyederhanaan partai,” ujarnya. Demokrat saat ini memiliki 44 kursi di DPR.

PAN
Berbeda dengan Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) justru mendorong penghapusan ambang batas parlemen. PAN menilai aturan tersebut selama ini membuat jutaan suara pemilih tidak terwakili di DPR. “Kami dari dulu menginginkan penghapusan ambang batas,” kata Waketum PAN Eddy Soeparno. PAN memiliki 48 kursi di DPR.

PDIP
PDIP dengan tegas menolak penghapusan ambang batas parlemen. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PT tetap diperlukan demi konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial, meski besarannya masih bisa dikaji. PDIP menjadi satu-satunya partai di luar koalisi pemerintah dengan 110 kursi di DPR.

Golkar
Partai Golkar juga menolak penghapusan PT. Menurut Golkar, ambang batas adalah instrumen konstitusional untuk mendorong sistem multipartai sederhana agar pemerintahan efektif. Namun, Golkar membuka ruang diskusi soal perubahan angka ambang batas. Golkar memiliki 102 kursi di DPR.

PKB
PKB menilai penghapusan PT justru akan membuat parlemen semakin gemuk dengan banyak partai. Meski demikian, PKB menganggap usulan tersebut sah untuk dibahas dalam revisi UU Pemilu. PKB memiliki 68 kursi di DPR.

PKS
PKS memandang ambang batas parlemen masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. PT dinilai penting untuk mencegah fragmentasi berlebihan di parlemen. PKS saat ini memiliki 53 kursi di DPR.

Dinaikkan

Nasdem
Nasdem mengambil sikap berbeda dengan mengusulkan ambang batas parlemen justru dinaikkan. Ketua Komisi II DPR dari Nasdem, M Rifqinizamy Karsayuda, menyebut angka ideal berada di kisaran 6-7 persen. Nasdem memiliki 69 kursi di DPR.

Gerindra
Gerindra belum menentukan sikap final. Partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu masih melakukan simulasi dan kajian internal sebelum mengambil keputusan resmi. Gerindra merupakan salah satu partai terbesar di DPR dengan 102 kursi.

Revisi UU Pemilu yang mengatur ambang batas parlemen dijadwalkan mulai dibahas tahun ini. Dengan putusan MK yang bersifat final dan mengikat, DPR dan pemerintah wajib menyesuaikan regulasi. Namun, melihat beragam sikap partai, perdebatan soal ambang batas parlemen tampaknya masih akan panjang. (tb)