NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong opsi ini.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada. “Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujar Herman, yang akrab disapa Hero, Selasa (6/1/2026) melalui keterangan tertulis.
Hero menilai, baik pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD sah secara konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, pilkada lewat DPRD dapat menjadi opsi untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menjaga stabilitas politik nasional.
Baca juga: Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis
Namun, ia menekankan, pembahasan usulan tersebut harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. “Prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat dihormati, dan persatuan nasional dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa,” tambah Hero.
Enam Fraksi
Dengan dukungan Demokrat, total kini enam dari delapan fraksi di DPR menyetujui usulan pilkada lewat DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, dan Demokrat. Sementara, PKS mengusulkan variasi mekanisme berdasarkan level daerah, dan PDIP menolak keras.
Perubahan sikap Demokrat ini menarik, karena sebelumnya partai pernah menolak tegas pilkada lewat DPRD. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan serupa bahkan sempat ditolak melalui Perppu terkait pilkada. Beberapa pengurus dan kader Demokrat juga sempat menyatakan penolakan beberapa hari lalu.
Baca juga: Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD
Wasekjen Demokrat, Renanda Bachtar, menegaskan, “Posisi Demokrat jelas, kami pernah menolaknya pada 2014.” Sikap berbeda juga muncul dari anggota DPR Demokrat, Benny K. Harman, yang menilai pilkada lewat DPRD bukan solusi atas masalah pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan netralitas aparat negara.
Menurut Benny, akar masalah ada pada regulasi yang lemah, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap UU Pilkada. Usulan pilkada melalui DPRD akan dibahas dalam RUU Pemilu, yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan rencananya dilakukan setelah Lebaran, antara April hingga Mei 2026. (tb)
Berdiskusi dengan Duta Mario Ignacio, Stafsus Menag Gugun Gumilar Perkuat Hubungan Indonesia-Chili
JAKARTA,NEWSREAL.id – Hubungan Indonesia–Chili semakin dipererat secara harmonis. Sebuah pertemuan hangat dan akrab berlangsung antara Mario Ignacio Artaza Loyola, Duta Besar Chili untuk Indonesia, ASEAN,...
Serangan Terstruktur dan Masiv Diarahkan ke Prabowo, Ini Kata Pengamat Intelejen
Serangan kepada Prabowo Subianto dilihat di berbagai platform digital seperti Facebook, X, YouTube, Instagram, hingga Threads. Pemerintah diminta waspada terhadap serangan modern ini. Amir Hamzah menyebut operasi semacam itu dikenal sebagai psychological operation atau psyops digital.
Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen! Ormas G-Nesia : Keputusan MK Wajib Didukung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Mahkamah Konstitusi menyatakan partai politik dapat digugurkan atau tidak diikutsertakan dalam pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30...
Kurban Presiden Pakai APBN, Stafsus Menang :Sah Secara Agama dan Hukum Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Program bantuan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan viral di medsos belakangan ini, bukan sesuatu...
Danantara Disorot, Proyek Perkampungan Haji di Mekkah Belum Tunjukkan Progres Nyata
JAKARTA,NEWSREAL.id – Ketua Umum Relawan Pemenangan Prabowo– Gibran saat Pilpres 2024 Logis 08, Anshar Ilo menyoroti belum terlihatnya perkembangan yang signifikan terkait realisasi proyek Perkampungan...
Cerita Hercules Pada HUT GRIB JAYA, DItawari Uang Setengah Triliun Agar Tak Dukung Prabwo
JAKARTA – Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB ) Jaya merayakan ulang tahun ke-15 nya, Minggu (10/5/2026). Puncak peringatan milad ormas terbesar di Indonesia ini...
Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul
JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...
MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas
JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...
PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....
DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...
Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...
DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...
