Balik Kanan, Demokrat Kini Dukung Pilkada Lewat DPRD

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrat berubah sikap dan kini mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, sejalan dengan sejumlah fraksi lain di DPR yang mendorong opsi ini.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan, partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada. “Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” ujar Herman, yang akrab disapa Hero, Selasa (6/1/2026) melalui keterangan tertulis.

Hero menilai, baik pilkada langsung maupun tidak langsung melalui DPRD sah secara konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, pilkada lewat DPRD dapat menjadi opsi untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, dan menjaga stabilitas politik nasional.

Baca juga: Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis

Namun, ia menekankan, pembahasan usulan tersebut harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. “Prinsipnya jelas: apa pun mekanisme yang dipilih, demokrasi harus tetap hidup, suara rakyat dihormati, dan persatuan nasional dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa,” tambah Hero.

Enam Fraksi

Dengan dukungan Demokrat, total kini enam dari delapan fraksi di DPR menyetujui usulan pilkada lewat DPRD, yakni Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKB, dan Demokrat. Sementara, PKS mengusulkan variasi mekanisme berdasarkan level daerah, dan PDIP menolak keras.

Perubahan sikap Demokrat ini menarik, karena sebelumnya partai pernah menolak tegas pilkada lewat DPRD. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), usulan serupa bahkan sempat ditolak melalui Perppu terkait pilkada. Beberapa pengurus dan kader Demokrat juga sempat menyatakan penolakan beberapa hari lalu.

Baca juga: Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Wasekjen Demokrat, Renanda Bachtar, menegaskan, “Posisi Demokrat jelas, kami pernah menolaknya pada 2014.” Sikap berbeda juga muncul dari anggota DPR Demokrat, Benny K. Harman, yang menilai pilkada lewat DPRD bukan solusi atas masalah pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik, praktik politik uang, dan netralitas aparat negara.

Menurut Benny, akar masalah ada pada regulasi yang lemah, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap UU Pilkada. Usulan pilkada melalui DPRD akan dibahas dalam RUU Pemilu, yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Pembahasan rencananya dilakukan setelah Lebaran, antara April hingga Mei 2026. (tb)