Nasdem Nilai Pilkada via DPRD Sah Secara Konstitusi dan Demokratis

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). NasDem menilai mekanisme tersebut tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Laiskodat mengatakan, pilkada melalui DPRD memiliki dasar hukum yang kuat serta sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor, dikutip dari situs resmi Fraksi Nasdem DPR, Selasa (30/12/2025).

Baca juga: Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD

Ia menjelaskan, konstitusi tidak secara tegas menentukan satu model demokrasi elektoral di tingkat daerah. Karena itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.

Menurut Viktor, wacana perubahan mekanisme pilkada bukan bertujuan mematikan demokrasi, melainkan untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan tidak semata dipahami sebagai rutinitas elektoral lima tahunan.

Jamin Keterwakilan

“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dilemahkan, justru diperkuat,” katanya.

Ia menegaskan, demokrasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai prosedur memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Viktor menilai, gagasan pilkada melalui DPRD sejalan dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

Baca juga: Pro-Kontra Pilkada via DPRD Menguat, Partai Terbelah

Lebih lanjut, ia mengingatkan maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Menurutnya, tuntutan terhadap integritas pribadi pemimpin daerah perlu dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang melahirkan kepemimpinan tersebut.

“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” pungkas Viktor. (tb)