NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Nasdem DPR RI menyatakan dukungan terhadap usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). NasDem menilai mekanisme tersebut tetap konstitusional dan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Laiskodat mengatakan, pilkada melalui DPRD memiliki dasar hukum yang kuat serta sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila.
“Konstitusi kita tidak mengunci demokrasi pada satu model. Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah dan tetap berada dalam koridor demokrasi,” ujar Viktor, dikutip dari situs resmi Fraksi Nasdem DPR, Selasa (30/12/2025).
Baca juga: Gerindra Buka Alasan Dukung Pilkada Lewat DPRD
Ia menjelaskan, konstitusi tidak secara tegas menentukan satu model demokrasi elektoral di tingkat daerah. Karena itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi perwakilan yang sah dan konstitusional.
Menurut Viktor, wacana perubahan mekanisme pilkada bukan bertujuan mematikan demokrasi, melainkan untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan tidak semata dipahami sebagai rutinitas elektoral lima tahunan.
Jamin Keterwakilan
“Demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu beradaptasi, memperbaiki diri, dan tetap menjamin keterwakilan rakyat. Selama prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan kontrol publik dijaga, demokrasi tidak sedang dilemahkan, justru diperkuat,” katanya.
Ia menegaskan, demokrasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai prosedur memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana melahirkan kepala daerah yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Viktor menilai, gagasan pilkada melalui DPRD sejalan dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Baca juga: Pro-Kontra Pilkada via DPRD Menguat, Partai Terbelah
Lebih lanjut, ia mengingatkan maraknya kasus hukum yang menjerat kepala daerah belakangan ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Menurutnya, tuntutan terhadap integritas pribadi pemimpin daerah perlu dibarengi dengan pembenahan sistem politik yang melahirkan kepemimpinan tersebut.
“Kita tidak bisa hanya menuntut integritas individu, sementara sistem politiknya masih mahal, kompetitif secara tidak sehat, dan rentan mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan,” pungkas Viktor. (tb)
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga...
Pilpres 2029 Masih Jauh, PKS Pilih Fokus Kawal Prabowo Sampai Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilihan Presiden 2029 mulai menghangat, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengerem spekulasi. Hingga kini, PKS menegaskan belum membahas dukungan untuk Presiden...
Bahlil: Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konsolidasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Partai Golkar memastikan sikapnya tidak abu-abu dengan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran...
Dari Gedung DPR, Muzani Lempar Sinyal Kuat: Prabowo Lanjut Dua Periode
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra di kompleks DPR RI tak sekadar seremoni. Dari panggung syukuran, wacana keberlanjutan kepemimpinan nasional menguat...
Ambang Batas Parlemen Mau Dihapus? DPR Pecah Suara
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana menghapus ambang batas parlemen bikin suasana DPR kembali panas. Saat revisi UU Pemilu masuk Prolegnas 2026, sikap partai-partai politik di Senayan ternyata...
Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...
PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
