Pro-Kontra Pilkada via DPRD Menguat, Partai Terbelah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian menguat setelah Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Usul tersebut langsung memantik perbedaan sikap di antara partai-partai politik di parlemen. Golkar menjadi partai paling tegas mendukung perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung ke mekanisme DPRD.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan partainya siap membahas usulan tersebut dalam revisi UU Pemilu yang direncanakan mulai 2026 melalui skema omnibus law.

Senada, anggota Komisi II DPR dari Golkar Ahmad Irawan menilai Pilkada via DPRD tetap mencerminkan kedaulatan rakyat dan konstitusional. Golkar bahkan mendorong skema ini diterapkan di semua tingkatan, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur.

Baca juga: Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD

Berbanding terbalik, PDIP menyatakan penolakan tegas. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan, pilkada langsung telah sejalan dengan Pasal 18 UUD 1945 serta diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi. Menurut PDIP, masalah utama pilkada bukan pada sistem pemilihan, melainkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

Sikap serupa disampaikan Partai Demokrat. Ketua Dewan Pakar Demokrat Andi Mallarangeng menilai Pilkada via DPRD sama saja dengan mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Demokrat mengakui mahalnya biaya politik, namun menilai solusi seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan menghapus pemilihan langsung.

Posisi Evaluatif

Di sisi lain, PKB mengambil posisi evaluatif. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menilai pilkada langsung selama ini tidak produktif dan perlu dikaji ulang. Meski belum menyatakan sikap final, PKB membuka ruang perubahan sistem demi efektivitas demokrasi lokal.

PAN secara terbuka mendukung usulan Golkar, dengan catatan harus disepakati seluruh fraksi DPR dan tidak memicu gejolak di masyarakat. PAN menilai konstitusi tidak secara eksplisit mewajibkan Pilkada langsung, melainkan menekankan prinsip demokratis.

Sementara itu, PKS mengambil sikap moderat. PKS mempertimbangkan Pilkada via DPRD hanya untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan wali kota dan gubernur tetap dilakukan secara langsung. Menurut PKS, pendekatan ini dapat menyeimbangkan antara popularitas dan kapasitas calon kepala daerah.

Baca juga: Rapimnas Golkar Rekomendasikan Pilkada Tak Langsung

Adapun Partai Gerindra, partai Presiden Prabowo, secara resmi mendukung perubahan sistem pilkada melalui DPRD. Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono menilai mekanisme tersebut lebih efisien dari sisi anggaran, waktu, dan ongkos politik, tanpa menghilangkan esensi demokrasi karena DPRD merupakan representasi rakyat.

Meski demikian, Gerindra menegaskan pembahasan perubahan sistem pilkada harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik agar tidak menimbulkan kesan elitis.

Dengan peta sikap yang masih terbelah, wacana Pilkada via DPRD dipastikan akan menjadi salah satu isu politik paling krusial dalam pembahasan revisi undang-undang politik pada 2026 mendatang. (tb)