Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Politik

PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 15 Januari 2026 03:01 WIB
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID - REKOMENDASI EKSTERNAL: Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham membacakan naskah Rekomendasi Eksternal dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan di parlemen.

Gagasan itu tertuang dalam 21 poin rekomendasi eksternal hasil Rakernas PDIP. Pada poin ke-15, partai berlambang banteng tersebut menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional melalui penerapan sistem multi-partai sederhana.

“Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi-partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik,” demikian bunyi salah satu rekomendasi Rakernas PDIP.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan, penyederhanaan sistem multi-partai diperlukan agar proses pengambilan keputusan di DPR berjalan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, jumlah partai yang terlalu banyak kerap menyulitkan kerja-kerja parlemen.

Pendaftaran Parpol

Salah satu langkah yang diusulkan PDIP adalah memperketat persyaratan pendaftaran partai politik baru, termasuk syarat administratif untuk mengikuti pemilu. “Jangan terlalu memudahkan pendaftaran partai politik. Perlu ada pengetatan persyaratan keikutsertaan dalam pemilu, terutama secara administratif,” ujar Andreas.

Selain itu, PDIP juga menilai penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem politik. Ambang batas dinilai dapat memastikan setiap fraksi yang lolos ke parlemen memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Andreas mencontohkan, partai dengan perolehan kursi yang sangat terbatas akan kesulitan mengisi alat kelengkapan dewan dan komisi secara optimal.

“Kalau tidak mencapai, misalnya, 13 kursi, bagaimana memenuhi kebutuhan komisi dan tugas-tugas yang ada? Akhirnya yang terjadi hanya perpindahan tanda tangan dari satu komisi ke komisi lain,” jelasnya.

Usulan reformasi sistem multi-partai ini menjadi salah satu agenda strategis PDIP dalam mendorong perbaikan tata kelola demokrasi dan efektivitas kinerja lembaga legislatif di Indonesia. (tb)

Berita Terbaru

Marahnya JK, Hingga Sebut-sebut Termul

JAKARTA, newsreal.id – Nada tinggi Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) terdengar di hadapan wartawan saat jumpa pers di kediamannya, Jakarta...

MBG Berdampak baik bagi Ekonomi Masyarakat, Ini Penilaian Gubernur Lemhanas

JAKARTA,newsreal.id – Program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menuai reaksi pro dan kontra. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace...

PDIP Desak PBB Lebih Tegas ke Israel Usai Delapan Prajurit TNI Jadi Korban di Lebanon

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) menilai insiden yang menimpa delapan prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum bagi PBB untuk bersikap lebih tegas terhadap Israel....

DPR Dorong Perlindungan Pekerja Kreatif, Kasus Amsal Jadi Sorotan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah mendorong kementerian-kementerian strategis untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kreatif, menyusul kasus yang menimpa videografer...

Andrie Yunus Masih Dirawat Intensif, Kontras: Kondisi Belum Stabil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Indria Fernida, mengungkapkan kondisi Andrie Yunus yang menjadi korban penyiraman air...

DPR Usul Pelanggaran THR Dijerat Pidana, Bukan Sekadar Sanksi Administratif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan agar dipertimbangkan masuk ranah pidana, tidak lagi...

Prabowo-Megawati Bertemu Dua Jam di Istana, Bahas Isu Strategis hingga Geopolitik

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Kamis (19/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu...

PKS Jateng Buka Sembilan Posko Mudik

NEWSREAL.ID, SEMARANG- PKS Jawa Tengah menyiapkan sembilan posko mudik Lebaran 2026 yang tersebar di sejumlah titik strategis. Posko ini disiapkan buat bantu pemudik yang melintas...

Megawati Pilih DPP PDIP untuk Open House Lebaran

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan menggelar open house Lebaran Idulfitri tahun ini di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta. Baca Juga Pro-Kontra...

Kasus Bupati Cilacap, Cak Imin Ingatkan Kepala Daerah PKB: Jangan Dekati Korupsi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus korupsi yang menjerat Bupati Cilacap menjadi peringatan keras di internal Partai Kebangkitan Bangsa. Ketua Umum PKB Cak Imin meminta seluruh kepala daerah...

RUU Hak Cipta Disiapkan DPR, Karya Jurnalistik Bakal Punya Royalti

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Karya jurnalistik tak lagi bisa sembarangan disadur atau disebarluaskan tanpa izin. DPR tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Hak Cipta yang bakal memberi perlindungan sekaligus...

Haji 2026 Ditunda karena Perang? DPR: Belum Ada Pengumuman dari Arab Saudi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar soal kemungkinan ibadah haji 2026 ditunda gara-gara situasi panas di Timur Tengah sempat bikin banyak calon jemaah deg-degan. Tapi sampai sekarang, pemerintah...