NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan di parlemen.
Gagasan itu tertuang dalam 21 poin rekomendasi eksternal hasil Rakernas PDIP. Pada poin ke-15, partai berlambang banteng tersebut menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional melalui penerapan sistem multi-partai sederhana.
“Reformasi sistem politik dilakukan dengan mendorong sistem multi-partai sederhana dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik,” demikian bunyi salah satu rekomendasi Rakernas PDIP.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan, penyederhanaan sistem multi-partai diperlukan agar proses pengambilan keputusan di DPR berjalan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, jumlah partai yang terlalu banyak kerap menyulitkan kerja-kerja parlemen.
Pendaftaran Parpol
Salah satu langkah yang diusulkan PDIP adalah memperketat persyaratan pendaftaran partai politik baru, termasuk syarat administratif untuk mengikuti pemilu. “Jangan terlalu memudahkan pendaftaran partai politik. Perlu ada pengetatan persyaratan keikutsertaan dalam pemilu, terutama secara administratif,” ujar Andreas.
Selain itu, PDIP juga menilai penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi instrumen penting dalam reformasi sistem politik. Ambang batas dinilai dapat memastikan setiap fraksi yang lolos ke parlemen memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Andreas mencontohkan, partai dengan perolehan kursi yang sangat terbatas akan kesulitan mengisi alat kelengkapan dewan dan komisi secara optimal.
“Kalau tidak mencapai, misalnya, 13 kursi, bagaimana memenuhi kebutuhan komisi dan tugas-tugas yang ada? Akhirnya yang terjadi hanya perpindahan tanda tangan dari satu komisi ke komisi lain,” jelasnya.
Usulan reformasi sistem multi-partai ini menjadi salah satu agenda strategis PDIP dalam mendorong perbaikan tata kelola demokrasi dan efektivitas kinerja lembaga legislatif di Indonesia. (tb)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
PDIP: Klaim PSI Soal Jateng “Kandang Gajah” Masih Prematur
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menanggapi pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut Jawa Tengah sebagai “kandang gajah”. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai pernyataan...
