PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut prinsip kedaulatan rakyat yang tidak bisa dinegosiasikan.

Sikap itu ditegaskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026 yang digelar di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaludin, membacakan rekomendasi eksternal Rakernas yang menekankan pentingnya pilkada langsung demi legitimasi kepemimpinan daerah.

“Rakernas menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pilkada langsung, agar legitimasi kuat dan masa jabatan kepala daerah tetap jelas lima tahun,” ujar Jamaludin.

Tak berhenti di soal mekanisme pemilihan, PDIP juga mendorong agar pilkada ke depan digelar lebih murah dan bersih. Sejumlah opsi disorongkan, mulai dari penerapan e-voting, penindakan tegas terhadap politik uang, hingga pengetatan biaya kampanye.

Partai berlambang banteng itu juga menyoroti praktik mahar politik yang dinilai merusak demokrasi dari dalam. PDIP menilai pembiayaan rekomendasi calon harus dicegah, sembari memperkuat profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Selain isu pilkada, Jamaludin menyebut PDIP mendorong reformasi sistem politik nasional secara menyeluruh yang berjalan beriringan dengan reformasi hukum berkeadilan. Salah satu poinnya adalah penyederhanaan sistem multipartai agar lebih selaras dengan sistem presidensial.

Sikap Politik

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menyampaikan langsung sikap politik partai, termasuk soal pilkada lewat DPRD. Sikap tersebut merupakan hasil kajian internal selama dua hari Rakernas.

Tak hanya pilkada, PDIP juga menyiapkan rekomendasi di berbagai sektor lain, mulai dari pemerintahan, kerakyatan, organisasi partai, strategi pemenangan pemilu, hingga isu lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Rakernas I PDIP yang dirangkaikan dengan HUT ke-53 partai ini digelar pada 10-12 Januari 2026 dan dihadiri jajaran pengurus dari pusat hingga daerah. Forum tersebut menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.

Di sisi lain, mayoritas fraksi di DPR justru mendukung usulan pilkada lewat DPRD. Enam fraksi, Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat telah satu suara. PKS ikut mendukung dengan catatan pilkada via DPRD hanya berlaku untuk tingkat kabupaten.

Dengan komposisi tersebut, PDIP kini menjadi satu-satunya partai di DPR yang secara terbuka dan konsisten menolak pilkada tidak langsung. Sikap ini sejalan dengan hasil survei LSI Denny JA yang mencatat 66,1 persen responden menolak pilkada lewat DPRD, sebuah angka yang membuat PDIP merasa masih berdiri bersama suara publik, meski sendirian di parlemen. (tb)