Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar dilakukan, didasarkan pada evaluasi kinerja menteri dan kepentingan rakyat, bukan pertimbangan politik semata.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyatakan, partainya berharap keputusan reshuffle benar-benar berangkat dari penilaian objektif terhadap kinerja para menteri. Ia mengingatkan agar reshuffle tidak dijadikan ajang bagi-bagi jabatan ataupun sekadar kalkulasi politik.

“Kami harapkan kalaupun terjadi reshuffle, itu memang benar-benar atas dasar pertimbangan kinerja dan kepentingan rakyat secara riil. Bukan bagi-bagi jabatan, bukan kalkulasi politik, bukan juga pengalihan isu,” kata Guntur dalam program Inside Politics CNN Indonesia TV, Selasa (27/1) malam.

Menurut Guntur, Presiden tentu memiliki berbagai laporan dan indikator untuk menilai kinerja para pembantunya di kabinet. Ia mengingatkan agar reshuffle tidak justru menyasar menteri dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi.

“Jangan sampai yang diganti justru menteri dengan tingkat kepuasan tinggi, hanya karena tidak memiliki dukungan politik yang kuat. Sementara yang kinerjanya disorot publik malah tetap dipertahankan,” ujarnya. Ia menambahkan, dari percakapan publik maupun hasil survei, sudah terlihat kementerian mana yang dinilai berkinerja baik dan mana yang dinilai kurang memuaskan.

Hak Prerogatif

Meski demikian, Guntur menegaskan bahwa reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden. “Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan langsung dampak dari perubahan kebijakan akibat reshuffle tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyampaikan bahwa presiden secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, khususnya terkait pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Evaluasi tersebut, kata Qodari, bisa berupa rekomendasi, saran, arahan, hingga instruksi. Namun, dalam konteks dan waktu tertentu, evaluasi itu juga berpotensi berujung pada keputusan politik lanjutan.

“Dalam konteks tertentu dan timeline tertentu, evaluasi itu bisa saja berpengaruh dan berujung pada bentuk-bentuk keputusan politik yang lain,” ujarnya. Sebelumnya, Istana juga telah merespons isu reshuffle kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada agenda Presiden Prabowo Subianto untuk merotasi jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. “Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senin (19/1/2026). (tb)