Said Abdullah Ingatkan Bahaya Pilkada Tak Langsung

NEWSREAL.ID, SURABAYA– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengkritik keras wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang mengarah pada pengembalian mekanisme pemilihan melalui DPRD. Ia menilai gagasan tersebut berpotensi menarik mundur kualitas demokrasi Indonesia yang selama ini terus berkembang.

“Hati-hati. Kita sudah begitu maju. Jangan sampai tiba-tiba ditarik mundur lagi ke belakang,” ujar Said usai Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Minggu (21/12/2025).

Baca juga: Golkar Sepakat Pilkada Lewat DPRD, Dukung Usulan Cak Imin

Menurut Said, pilkada langsung merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi yang telah berjalan sejak 2005. Karena itu, wacana pengembalian pilkada tak langsung perlu dikaji secara sangat mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang lebih substantif.

“Kita ini ingin demokrasi yang semakin maju. Pertanyaannya, apakah kita mau bergerak ke arah demokrasi yang substantif, atau justru kembali ke demokrasi yang sekadar prosedural,” katanya.

Biaya Politik

Said juga menanggapi alasan mahalnya biaya politik yang kerap dijadikan dasar kritik terhadap pilkada langsung. Ia mempertanyakan anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih murah dan bebas dari persoalan serupa.

“Jangan serta-merta mengatakan pilkada langsung itu berbiaya tinggi. Apakah melalui DPRD pasti tidak berbiaya tinggi? Jangan-jangan persoalannya sama,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Menurutnya, persoalan utama demokrasi tidak terletak pada mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan pada kualitas pendidikan politik yang dijalankan partai politik kepada masyarakat. Ia menilai partai politik memiliki tanggung jawab besar untuk mengedukasi pemilih agar menolak praktik politik uang.

Baca juga: PDIP Pelajari Usulan Pilkada via DPRD, Sikap Final Dibahas Awal Tahun

“Problem utamanya bukan pada sistem pilkada langsung atau tidak langsung, tetapi bagaimana partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa politik uang itu buruk bagi kehidupan bersama,” tegas Said.

Pernyataan Said muncul menyusul pandangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menilai pilkada langsung tidak produktif dan kurang efektif.

Muhaimin menyatakan PKB akan mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung yang telah berlangsung hampir dua dekade. “Pilkada langsung tidak produktif dan banyak sistem demokrasi yang tidak efektif. Ini perlu dievaluasi,” kata Muhaimin saat membuka Musyawarah Wilayah PKB Jawa Timur di Surabaya, Jumat (19/12/2025).

Muhaimin menambahkan, wacana evaluasi tersebut bukan hanya pandangan PKB semata, melainkan juga menjadi kesadaran di kalangan partai politik lain sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi nasional. (tb)