Wacana WFH ASN Disorot PDIP: Hemat BBM atau Malah Jadi Ajang “Jalan-Jalan”?

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) menuai kritik. Politikus PDIP, Deddy Sitorus, mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut jika tidak disertai pengawasan ketat.

Ia bahkan menyinggung potensi penyalahgunaan, mulai dari penurunan produktivitas hingga ASN yang justru memanfaatkan waktu untuk aktivitas di luar pekerjaan. Wacana penerapan work from home (WFH) bagi ASN yang digulirkan pemerintah sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat respons kritis dari parlemen.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif jika tidak diiringi sistem pengawasan yang jelas dan terukur. Menurut Deddy, tujuan utama WFH untuk menekan konsumsi BBM bisa meleset apabila ASN tidak benar-benar menjalankan tugasnya dari rumah.

Ia menyoroti potensi moral hazard, di mana ASN justru memanfaatkan fleksibilitas kerja untuk aktivitas pribadi di luar pekerjaan. “Bagaimana memastikan ASN bekerja dan bukannya jalan-jalan?” ujarnya. Deddy menegaskan bahwa penerapan WFH tidak bisa dilakukan secara seragam untuk seluruh ASN.

Ia menyarankan agar kebijakan tersebut hanya diterapkan pada pegawai non-esensial yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Hal ini penting agar kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat tetap terjaga. Jika tidak diatur dengan baik, WFH justru berisiko mengganggu pelayanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik pegawai.

Pengawasan Internal

Selain itu, ia menilai keberhasilan sistem kerja jarak jauh sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan mekanisme pengawasan internal. Tanpa standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta dukungan teknologi yang memadai, efektivitas WFH akan sulit dicapai.

Deddy juga mengusulkan agar ASN yang menjalankan WFH wajib terhubung secara daring selama jam kerja. Dengan demikian, atasan dapat memantau aktivitas dan kinerja bawahan secara real time. “Harus ada sistem yang memastikan ASN tetap online dan produktif selama jam kerja,” tegasnya.

Wacana WFH bagi ASN sendiri sebelumnya mencuat dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada 13 Maret 2026 di Istana Negara. Dalam rapat tersebut, pemerintah mempertimbangkan skema kerja fleksibel sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah tekanan global.

Presiden Prabowo menilai pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem kerja dari rumah dapat berjalan efektif dan mampu menghemat konsumsi BBM secara signifikan. Ia meminta jajaran menteri untuk mengkaji lebih lanjut skema penerapan WFH, termasuk jumlah hari dan sektor yang memungkinkan untuk menerapkan kebijakan tersebut. (tb)