WFH Tinggal Diumumkan, Menkeu: Keputusan Sudah Final!

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa kebijakan work from home (WFH) telah diputuskan oleh pemerintah dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa bukan dirinya yang akan menyampaikan keputusan tersebut kepada publik.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang ngomong, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pernyataan tersebut mengarah pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang disebut akan menjadi pihak resmi yang mengumumkan kebijakan WFH tersebut.

Terkait tujuan kebijakan, pemerintah sebelumnya menargetkan WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen. Namun, Purbaya menilai dampak kebijakan ini tidak bisa dilihat secara sederhana hanya dari sisi penghematan energi.

Menurutnya, ada potensi efek berantai yang justru menguntungkan perekonomian. Aktivitas ekonomi yang meningkat bisa mendorong pertumbuhan bisnis, konsumsi masyarakat, hingga berdampak pada kenaikan penerimaan pajak negara.

“Hemat BBM mungkin iya, tapi kalau ekonomi aktif, bisnis naik cepat, konsumsi naik, pajak juga ikut naik. Itu kan tetap menguntungkan,” jelasnya. Sebagai Bendahara Negara, Purbaya menekankan bahwa pemerintah menggunakan pendekatan menyeluruh dalam menghitung dampak kebijakan. Artinya, keuntungan dan kerugian tidak dilihat secara parsial, melainkan dari keseluruhan efek terhadap ekonomi nasional.

Pemilihan Hari

Salah satu skema yang sempat disampaikan adalah penerapan WFH pada hari Jumat. Menurut Purbaya, pemilihan hari tersebut bukan tanpa alasan. Jumat dinilai sebagai hari kerja dengan durasi paling pendek, sehingga potensi penurunan produktivitas dianggap paling kecil.

“Kalau diliburkan, dipilih yang dampaknya paling kecil ke produktivitas. Jumat kan jam kerjanya paling pendek,” tambahnya. Meski keputusan sudah diambil, masih ada sejumlah hal teknis yang belum sepenuhnya jelas, terutama terkait penerapan di sektor swasta.

Purbaya mengaku belum bisa memastikan apakah kebijakan WFH nantinya bersifat wajib atau hanya berupa imbauan bagi perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini, terutama sektor industri seperti pabrik yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja.

“Yang jelas pabrik-pabrik itu tidak ikut. Swasta wajib atau tidak, mungkin imbauan. Pemerintahan wajib,” ujarnya. Kebijakan WFH ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam merespons berbagai dinamika ekonomi, termasuk upaya efisiensi energi di tengah tekanan global terhadap harga minyak.

Selain itu, fleksibilitas kerja juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap keseimbangan produktivitas dan mobilitas masyarakat. Dengan keputusan yang sudah final, publik kini tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Apakah skemanya wajib, sebagian, atau hanya imbauan, yang jelas, pola kerja di Indonesia bersiap memasuki babak baru. (tb)