Soal WFH, Mendagri Pastikan Layanan Penting Tetap Jalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, penerapan work from home (WFH) tidak akan mengganggu layanan esensial di daerah.

Pemerintah pusat bahkan akan melakukan sosialisasi khusus kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan ini tetap berjalan optimal. Menurut Tito, skema WFH bukan hal baru bagi pemerintah.

Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa sistem kerja fleksibel tersebut pernah diterapkan dan berjalan cukup baik. “Tidak ada masalah. Pemda juga sudah punya pengalaman. Hanya saja, karena ada kepala daerah baru, nanti akan kita jelaskan lagi,” ujar Tito usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menegaskan, sektor-sektor vital tidak boleh terpengaruh oleh kebijakan ini. Layanan seperti transportasi umum, penanganan darurat, rumah sakit, hingga kebersihan lingkungan wajib tetap beroperasi penuh.

“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, layanan emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” tegasnya. Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa wacana penerapan WFH sebelumnya telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

Namun, keputusan final masih menunggu laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu skema yang mengemuka adalah penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan.

Meski demikian, hari pelaksanaannya belum dipastikan dan masih menunggu keputusan tingkat pusat. “Tapi hari apa yang akan diambil, nanti diputuskan. Hasil rapat akan dilaporkan dulu ke Presiden,” jelas Tito.

Strategi Penghematan

Sebelumnya, pemerintah menggulirkan rencana WFH pasca-Lebaran sebagai bagian dari strategi penghematan energi, khususnya di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan mobilitas harian masyarakat dan berdampak pada efisiensi konsumsi bahan bakar.

Rencana tersebut juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menyebutkan bahwa kebijakan WFH akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk diikuti sektor swasta.

Meski arah kebijakan sudah mulai terlihat, pemerintah tetap berhati-hati dalam implementasinya, terutama untuk memastikan tidak ada gangguan pada pelayanan publik. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci agar fleksibilitas kerja bisa berjalan seiring dengan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dengan pengalaman sebelumnya dan persiapan yang matang, pemerintah optimistis skema WFH bisa diterapkan tanpa mengorbankan pelayanan esensial. Artinya, meski sebagian ASN nanti bekerja dari rumah, layanan publik tetap harus “on” seperti biasa, tidak ada alasan untuk ikut offline. (tb)