Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Setor Rp17 Triliun ke Dewan Perdamaian Trump

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berjanji maupun berkomitmen memberikan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

“Tidak, kita tidak pernah mengatakan akan ikut iuran 1 miliar dolar,” tegas Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2026). Ia menekankan, sejak awal Indonesia tidak pernah memberikan komitmen finansial terkait keikutsertaan dalam forum tersebut.

Bahkan, dalam pertemuan para donor pendiri (founding donors) yang digelar di Washington pada 19 Februari 2026, Indonesia tidak termasuk dalam daftar negara penyumbang.

“Itu pertemuan founding donors, mereka menyumbang. Indonesia tidak ada di situ karena sejak awal saya tidak berkomitmen soal uang,” ujarnya. Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tetap siap berkontribusi dalam upaya perdamaian, namun bukan dalam bentuk dana.

Pemerintah, kata dia, memilih memberikan kontribusi non-finansial berupa pengiriman pasukan perdamaian jika dibutuhkan, khususnya untuk menjaga stabilitas di Gaza. “Kita siap kirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Presiden juga membuka peluang kontribusi lain di masa depan, terutama jika proses rekonstruksi Gaza benar-benar dimulai pascagencatan senjata. Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah konflik. Namun, ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen pembayaran iuran apa pun kepada BoP.

Kontribusi Dana

Sebelumnya, laporan media internasional menyebutkan adanya syarat kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian. Skema tersebut bahkan disebut memberikan keanggotaan lebih panjang bagi negara dengan kontribusi dana besar.

Menanggapi hal itu, Prabowo menegaskan posisi Indonesia tetap konsisten: berpartisipasi aktif dalam upaya perdamaian global tanpa harus terikat komitmen finansial besar.

Lebih jauh, Presiden menjelaskan alasan Indonesia tetap memilih bergabung dalam BoP. Keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan bersama sejumlah negara mayoritas Muslim dalam forum yang dikenal sebagai Group of Eight.

Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi yang lebih efektif, termasuk mendorong solusi dua negara (two-state solution).

Dalam pertemuan dengan Trump, Indonesia dan negara-negara lain menilai terdapat peluang dalam proposal perdamaian yang diajukan, khususnya pada poin yang membuka jalan bagi kedaulatan Palestina. “Kalau kita di dalam, kita bisa memengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, kita tidak punya ruang itu,” jelasnya.

Meski demikian, Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan ragu keluar dari BoP jika kebijakan atau arah organisasi tersebut dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan rakyat Palestina.

“Kalau tidak ada harapan dan justru kontraproduktif, kita bisa keluar,” tegasnya.

Dengan posisi ini, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara peran aktif dalam diplomasi internasional dan komitmen terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif, tanpa terbebani kewajiban finansial yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. (dc)