NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan mempertanyakan keadilan proses hukum terhadap Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019–2024.
PDIP menilai vonis tersebut sarat muatan politik dan mendesak agar buronan Harun Masiku, yang disebut sebagai aktor utama kasus, segera ditangkap.
“Kalau memang ingin menegakkan hukum secara adil, tangkap juga Harun Masiku. Jangan jadikan Mas Hasto korban dari praktik politisasi hukum,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Minggu (27/7), di sela acara peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta.
Djarot menilai putusan pengadilan terhadap Hasto tidak berdasar kuat karena hanya mengandalkan bukti percakapan di aplikasi WhatsApp. Ia bahkan menyebut persidangan yang dijalani Hasto lebih menyerupai pengadilan politik.
“Pak Sekjen menjadi tahanan politik hanya karena berbeda sikap dengan penguasa. Ini bukan soal hukum semata, tapi cara membungkam perbedaan,” tegasnya.
Mengutip pesan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Djarot mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ia mengimbau agar aparat tidak menjadikan hukum sebagai alat untuk mengkriminalisasi lawan politik.
Jalur Hukum
Sementara itu, penasihat hukum sekaligus Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum dalam membela Hasto. Ia mengatakan partai menghormati putusan pengadilan, tetapi tetap akan mengajukan upaya hukum lanjutan.
“Kami masih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Namun PDIP akan terus berjuang melalui jalur hukum dan menolak politisasi aparat,” kata Ronny.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dijatuhi vonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait pengurusan PAW atas nama Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan. (tb)
155 Ribu Warga Binaan Dapat Remisi Lebaran, 1.162 Orang Langsung Bebas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sebanyak 155.908 warga binaan di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Idul Fitri 1447 H/2026. Kebijakan ini ditegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan...
KPK Alihkan Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah Sejak 19 Maret
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam. Juru Bicara...
Empat Oknum TNI Ditahan, Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat personel TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Komandan Puspom TNI,...
KPK Bongkar Peran “Gus Alex” di Skandal Kuota Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran penting Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji di...
BNN Musnahkan 34 Kg Narkoba, 147 Ribu Jiwa Disebut Terselamatkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional memusnahkan sebanyak 34,21 kilogram barang bukti narkotika hasil pengungkapan sembilan kasus, yang disebut telah menyelamatkan sekitar 147.340 jiwa. Pelaksana Tugas...
Polisi Periksa Tujuh Saksi dan Analisis 86 CCTV Usut Teror Air Keras ke Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polisi terus mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus. Hingga kini,...
Aktivis Disiram Air Keras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus penyiraman diduga air keras terhadap seorang aktivis HAM memicu perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disebut langsung memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas...
KPK Curiga ‘THR Pejabat’ Tak Cuma di Cilacap, Kepala Daerah Lain Diminta Hentikan Praktik Ini
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus dugaan “THR pejabat” di Cilacap membuka kotak pandora baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian tunjangan hari raya dari kepala daerah...
Kunker Virtual, Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Penegakan Hukum Proaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang proaktif, profesional, dan berintegritas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia menjelang Hari Raya...
Sembilan OTT KPK Sepanjang 2026, Tiga Kasus Terjadi Selama Ramadan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sembilan operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2026. Penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menjadi OTT...
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang...
Menteri HAM Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras, Desak Polisi Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia mengutuk keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban...
