DPR Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi demi Efisiensi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana mengembalikan sistem pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai penolakan dari parlemen.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menegaskan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius bagi dunia pendidikan.

Menurut Esti, pengalaman selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh menyisakan berbagai persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga kini. Oleh karena itu, ia meminta agar wacana tersebut dikaji secara lebih matang sebelum diambil sebagai kebijakan nasional.

“Pembelajaran daring pernah kita jalankan saat pandemi, dan kita tahu dampaknya tidak sederhana bagi pendidikan kita,” ujar Esti dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Ia menyoroti sejumlah tantangan yang muncul selama penerapan sekolah daring, mulai dari menurunnya kemampuan siswa dalam menyerap materi pelajaran, masalah kedisiplinan, hingga hambatan dalam pembentukan karakter.

Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan akses teknologi dan kualitas jaringan juga menjadi faktor yang memperparah ketimpangan pendidikan. Salah satu dampak paling signifikan dari pembelajaran daring, lanjut Esti, adalah fenomena learning loss.

Kondisi ini merujuk pada penurunan kemampuan belajar siswa akibat berkurangnya intensitas dan kualitas pembelajaran, yang pada akhirnya membuat peserta didik cenderung kehilangan motivasi dan keterikatan dengan sekolah.

Esti menjelaskan bahwa gejala penurunan kemampuan kognitif siswa pascapandemi telah terlihat dari berbagai hasil pemantauan tumbuh kembang anak di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada aspek akademik, pembelajaran daring juga dinilai memengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan fisik siswa.

Aspek Afektif

“Sistem daring sulit untuk menyentuh aspek afektif seperti pembentukan kepribadian, sikap, dan karakter. Ini yang menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa pendidikan tidak boleh menjadi korban dari kebijakan efisiensi, termasuk yang berkaitan dengan penghematan energi di tengah dinamika global. Menurutnya, pemerintah perlu mencari alternatif solusi lain yang tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.

Wacana penerapan kembali sekolah daring sendiri muncul seiring upaya pemerintah melakukan penghematan energi di berbagai sektor, menyusul potensi kenaikan harga minyak dunia akibat situasi geopolitik global. Namun, Esti menilai pendekatan tersebut tidak tepat jika diterapkan pada sektor pendidikan.

“Pasti ada langkah alternatif lain yang lebih bijak untuk menghadapi tekanan ekonomi global tanpa harus mengorbankan masa depan pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan olahraga pun mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan yang berimbang antara efisiensi dan kualitas layanan publik. Terlebih, dampak jangka panjang dari penurunan kualitas pendidikan dinilai jauh lebih besar dibandingkan manfaat jangka pendek dari penghematan energi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, DPR berharap kebijakan terkait sistem pembelajaran tetap mengutamakan kepentingan siswa sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan proses pendidikan berjalan optimal dan berkelanjutan di tengah tantangan global. (tb)