DPR Dorong Pemerataan Pendidikan di Wilayah 3T dan Marginal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), serta kelompok marginal.

Melalui Panitia Kerja (Panja) Pendidikan untuk Daerah 3T dan Marginal, DPR ingin memastikan bahwa seluruh anak bangsa memperoleh hak pendidikan yang layak, tanpa terkecuali.

Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi menyampaikan, panja tersebut dibentuk untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan kebijakan afirmatif, serta mengawasi efektivitas implementasi program pendidikan pemerintah di wilayah-wilayah tertinggal.

“Panja ini merupakan wujud komitmen konkret DPR untuk memastikan pendidikan berkualitas dapat dirasakan anak-anak hingga pelosok negeri,” ujar Purnamasidi dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7).

Pihaknya menyoroti kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai refleksi nyata ketimpangan pembangunan sektor pendidikan. Selama periode 2020-2023, IPM tertinggi tercatat di DKI Jakarta (84,15), sedangkan IPM terendah di Papua Pegunungan (54,43).

“Ketimpangan ini menandakan belum meratanya pembangunan manusia di Indonesia, terutama di bidang pendidikan,” tegasnya. Purnamasidi juga menekankan bahwa masalah guru di daerah 3T bukan semata pada jumlah, tetapi juga mencakup distribusi, kualitas, dan kesejahteraan.

Ia mendorong adanya insentif dan tunjangan khusus, jaminan keamanan, serta fasilitas pendukung agar guru-guru berkualitas bersedia mengabdi di wilayah terpencil.

Reformasi Anggaran

Selain itu, pihaknya juga menilai perlu adanya reformasi kebijakan anggaran pendidikan, termasuk penataan ulang distribusi mandatory spending 20 persen dari APBN dan APBD agar lebih tepat sasaran dan efektif memutus mata rantai ketertinggalan pendidikan di wilayah marginal.

“Diperlukan alokasi afirmatif yang berkelanjutan, tidak hanya seremonial tahunan,” tambahnya. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan sektor non-pemerintah dalam membentuk kebijakan pendidikan yang adaptif dan inklusif.

Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. “Pendidikan bukan hanya soal infrastruktur dan guru, tapi juga tentang bagaimana kurikulum mencerminkan realitas kehidupan masyarakat di wilayah 3T,” pungkasnya.

Dengan komitmen Panja Pendidikan, DPR RI berharap pemerataan pendidikan benar-benar terwujud sebagai bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan berkeadilan. (tb)