Mendikdasmen: 60 Ribu Sekolah Rusak Ditarget Direvitalisasi 2026

NEWSREAL.ID, JEMBER– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran untuk merevitalisasi 60 ribu gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026.

Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan revitalisasi satuan pendidikan di SMP Negeri 1 Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu, (21/2/2026). Menurut Abdul Mu’ti, program revitalisasi merupakan bagian dari prioritas nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat mutu pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Pada 2025, pemerintah mencatat telah menyelesaikan revitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan capaian 100 persen. Tahun 2026, program itu dipastikan berlanjut. Saat ini, sebanyak 11.470 satuan pendidikan telah dialokasikan dalam APBN. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk 60.000 sekolah lainnya.

Jika disetujui, total revitalisasi pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan secara nasional. “Saya berharap sebelum 2029, seluruh sekolah di Indonesia bisa tersentuh program revitalisasi secara bertahap,” ujarnya.

Tenaga Lokal

Abdul Mu’ti menjelaskan, pelaksanaan revitalisasi 2026 akan menggunakan sistem swakelola oleh masing-masing sekolah berdasarkan hasil kajian kementerian. Skema ini diharapkan tidak hanya mempercepat perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberi dampak ekonomi.

Material pembangunan akan diutamakan berasal dari toko lokal, sementara tenaga kerja melibatkan masyarakat sekitar. “Ini sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait mengungkapkan tantangan besar pendidikan di wilayahnya. Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Timur dan menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup tinggi.

Pada awal masa jabatannya, terdapat 1.532 gedung sekolah dalam kondisi rusak berat di Jember, belum termasuk rusak ringan dan sedang. Kondisi tersebut, kata dia, mustahil ditangani hanya dengan mengandalkan APBD. Ia pun membenahi data Dapodik agar sesuai kondisi riil di lapangan. “Kalau rusak, laporkan rusak. Kejujuran data menjadi kunci,” ujarnya.

Langkah tersebut membuahkan hasil. Pada 2025, Jember memperoleh alokasi revitalisasi terbesar sepanjang sejarahnya dengan 124 sekolah mendapat bantuan perbaikan. Untuk 2026, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah kategori rusak berat agar masuk dalam program lanjutan. “Program ini bukan sekadar memperbaiki gedung, tetapi menjadi stimulus ekonomi dan jalan memutus rantai kemiskinan,” katanya. (tb)