Mutasi Polres Bima Kota, Diah Warih: Momentum Benahi Integritas Internal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum G-Nesia sekaligus Founder Diwa Foundation, Diah Warih Anjari, menyampaikan keprihatinan atas dinamika yang terjadi di tubuh Polres Bima Kota menyusul pergantian Pelaksana Harian (Plh) Kapolres Bima Kota dari AKBP Catur Erwin Setiawan kepada AKBP Hariyanto.

Sebagaimana diketahui, AKBP Catur yang juga menjabat sebagai Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda NTB tidak lagi mengemban tugas sebagai Plh Kapolres Bima Kota. Jabatan tersebut kini diisi oleh AKBP Hariyanto, yang saat ini menjabat Wadansat Brimob Polda NTB dan ditunjuk langsung oleh Kapolda NTB Irjen Edy Murbowo.

Pergantian ini terjadi tidak lama setelah sebelumnya Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, ditetapkan sebagai tersangka kasus sabu dan telah diberhentikan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mabes Polri.

Menanggapi situasi tersebut, Diah Warih menilai bahwa rangkaian peristiwa di Polres Bima Kota menjadi alarm serius bagi institusi kepolisian, khususnya dalam menjaga integritas dan stabilitas kepemimpinan di daerah.

“Kami prihatin melihat dinamika yang terjadi secara beruntun di Polres Bima Kota. Masyarakat tentu berharap kepolisian menjadi institusi yang stabil, profesional, dan berintegritas,” ujar Diah dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Pentingnya Transparansi

Menurutnya, meski pergantian jabatan merupakan kewenangan penuh pimpinan Polri, namun transparansi dalam setiap keputusan sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Diah juga menekankan bahwa momentum ini harus dijadikan sebagai titik evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di tubuh Polri, khususnya di wilayah yang sedang menghadapi tantangan kepercayaan publik.

“Jangan sampai kepercayaan masyarakat terkikis karena persoalan yang terus berulang. Reformasi internal dan penguatan pengawasan harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana,” tegasnya. Ia berharap AKBP Hariyanto yang pernah menjabat Kapolres Bima dan Kapolres Lombok Timur dapat membawa stabilitas serta memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap Polres Bima Kota.

“Penunjukan pejabat baru harus menjadi awal pembenahan. Integritas, ketegasan terhadap pelanggaran, dan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Diah. G-Nesia dan Diwa Foundation, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan tata kelola yang bersih dan akuntabel di institusi penegak hukum sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi dan keadilan di Indonesia. (tb)