NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden Prabowo Subianto merespons putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump dengan nada tenang. Indonesia, kata dia, menghormati dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi segala kemungkinan.
“Kita siap menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat,” ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2) waktu setempat.
Mahkamah Agung AS sebelumnya memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun tak lama setelah putusan itu, Trump kembali mengumumkan tarif impor global sebesar 10 persen.
Pemerintah menilai perkembangan terbaru ini justru membuat posisi Indonesia lebih baik. Sebelumnya, Indonesia sempat menghadapi potensi tarif hingga 32 persen. Melalui diplomasi langsung Prabowo dengan Trump, angka itu ditekan menjadi 19 persen. Kini, dengan tarif 10 persen yang berlaku sementara, pemerintah menilai hitung-hitungan dagang menjadi lebih ringan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut perubahan tersebut sebagai hasil pendekatan strategis pemerintah. “Secara perhitungan tentu lebih baik. Tapi pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan,” ujarnya.
Tetap Jalan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian bilateral Indonesia-AS tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati. Menurut Airlangga, putusan MA AS menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian kepada korporasi tertentu.
Namun perjanjian antarnegara yang sudah diteken tetap berjalan karena memiliki kerangka dan masa konsultasi 60 hari setelah penandatanganan. Indonesia juga meminta agar tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas—terutama produk agrikultur seperti kopi dan kakao, tetap dipertahankan. Skema ini turut mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, dan tekstil.
Pemerintah kini menunggu perkembangan lanjutan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan otoritas AS terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Di tengah dinamika kebijakan dagang global, pemerintah menegaskan diplomasi akan terus dilakukan secara adaptif. Targetnya jelas: menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan kepentingan Indonesia tetap terlindungi. (tb)
Timur Tengah Memanas, DPR Minta Pemerintah Percepat Kemandirian Energi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan geopolitik global yang meningkat mendorong DPR RI mendesak pemerintah mempercepat program kemandirian energi nasional. Eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan...
Antisipasi Dampak Perang AS-Iran, Airlangga: Pasokan Energi RI Sudah Diamankan dari Luar Timur Tengah
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak pasokan energi akibat konflik global. Salah satunya dengan mengamankan sumber energi dari berbagai negara di...
Ombudsman Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rencana pemerintah mengimpor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung logistik Koperasi Desa menuai sorotan. Ombudsman RI menyarankan agar kebijakan tersebut dievaluasi...
Mudik Lebaran 2026, PT Pelni Beri Diskon Tiket 30 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik buat calon pemudik jalur laut. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memberikan diskon tiket kapal sebesar 30 persen selama periode mudik Lebaran...
Malaysia Dukung RI Pimpin D-8, Titip Pesan: Jangan Lupa UMKM!
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Malaysia resmi kasih “lampu hijau plus dukungan penuh” buat Indonesia yang lagi pegang tongkat komando organisasi Developing Eight (D-8). Tapi ada satu catatan...
Airlangga Ingatkan Dampak Perang AS-Iran: Harga BBM Bisa Ikut Terkerek
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga berpotensi memengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menteri...
Soal Moratorium Ritel Modern, Menkop: Itu Kewenangan Pemda, Bukan Pemerintah Pusat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan kebijakan moratorium atau penghentian sementara izin pembangunan ritel modern sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah (pemda), bukan ranah Kementerian...
Kemenaker Pastikan Bonus Hari Raya Ojol Tetap Ada, Maksimal H-7 Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramadan sudah berjalan sepekan, dan pertanyaan klasik menjelang Lebaran kembali muncul: kapan THR cair? Bagi pengemudi ojek online (ojol), kabar baiknya Bonus Hari...
APKLI Desak Penataan Ulang Ritel Modern
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keberadaan warung kelontong kian terdesak. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mencatat jumlah warung kelontong di Indonesia terus menyusut dalam hampir dua dekade...
103 Ribu Kursi Kereta Mudik Lebaran 2026 Masih Tersedia
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Buat kamu yang belum pegang tiket mudik Lebaran 2026, tenang dulu. Masih ada sekitar 103 ribu kursi kereta untuk periode pra-Lebaran 11-20 Maret...
Danantara Hidupkan Lagi Tambang Ombilin, Target Serap 1.000 Pekerja
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendorong percepatan reaktivasi tambang batu bara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Jika kembali beroperasi, tambang legendaris ini diproyeksikan...
Ombudsman Buka Posko THR 2026, Soroti Ratusan Aduan yang Belum Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia serta sejumlah pemerintah daerah menyelenggarakan Posko THR Keagamaan 2026 menjelang pencairan tunjangan hari...
