MA AS Coret Tarif Trump, Prabowo: Kita Hormati Politik Mereka

NEWSREAL.ID, WASHINGTON- Presiden Prabowo Subianto merespons putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang membatalkan kebijakan tarif global Presiden Donald Trump dengan nada tenang. Indonesia, kata dia, menghormati dinamika politik dalam negeri Amerika Serikat dan siap menghadapi segala kemungkinan.

“Kita siap menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat,” ujar Prabowo di Washington DC, Sabtu (21/2) waktu setempat.

Mahkamah Agung AS sebelumnya memutuskan dengan suara 6-3 bahwa Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Namun tak lama setelah putusan itu, Trump kembali mengumumkan tarif impor global sebesar 10 persen.

Pemerintah menilai perkembangan terbaru ini justru membuat posisi Indonesia lebih baik. Sebelumnya, Indonesia sempat menghadapi potensi tarif hingga 32 persen. Melalui diplomasi langsung Prabowo dengan Trump, angka itu ditekan menjadi 19 persen. Kini, dengan tarif 10 persen yang berlaku sementara, pemerintah menilai hitung-hitungan dagang menjadi lebih ringan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut perubahan tersebut sebagai hasil pendekatan strategis pemerintah. “Secara perhitungan tentu lebih baik. Tapi pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan,” ujarnya.

Tetap Jalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perjanjian bilateral Indonesia-AS tetap berproses sesuai mekanisme yang telah disepakati. Menurut Airlangga, putusan MA AS menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian kepada korporasi tertentu.

Namun perjanjian antarnegara yang sudah diteken tetap berjalan karena memiliki kerangka dan masa konsultasi 60 hari setelah penandatanganan. Indonesia juga meminta agar tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas—terutama produk agrikultur seperti kopi dan kakao, tetap dipertahankan. Skema ini turut mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, dan tekstil.

Pemerintah kini menunggu perkembangan lanjutan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan otoritas AS terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian. Di tengah dinamika kebijakan dagang global, pemerintah menegaskan diplomasi akan terus dilakukan secara adaptif. Targetnya jelas: menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan kepentingan Indonesia tetap terlindungi. (tb)