RI: Board of Peace Harus Sejalan dengan DK PBB

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengingatkan agar setiap langkah Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tetap berada dalam koridor dan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mendorong perdamaian di Palestina, khususnya di Jalur Gaza.

Pernyataan itu disampaikan Sugiono dalam pertemuan DK PBB di Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat. Ia menegaskan BoP dan DK PBB memiliki mandat yang saling melengkapi, bukan untuk berjalan sendiri-sendiri apalagi saling bertolak belakang.

“Pendekatan Board of Peace yang tidak sejalan dengan PBB justru akan melemahkan kredibilitas dan pengaruh dari dewan itu sendiri,” tegasnya.

Pesan tersebut juga akan dibawa Indonesia dalam pertemuan perdana negara-negara anggota Board of Peace di Washington DC. Pemerintah ingin memastikan sejak awal bahwa langkah dewan itu tetap berada dalam kerangka sistem multilateral yang diakui secara global.

Dasar Hukum

Sugiono menjelaskan pembentukan Dewan Perdamaian memiliki dasar hukum yang jelas, yakni mandat Resolusi DK PBB 2803 Tahun 2025. Resolusi tersebut mengamanatkan pembentukan dewan sekaligus pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF). Dengan demikian, fondasi dan legitimasinya tetap berada di bawah payung PBB.

Indonesia menegaskan keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian akan dijalankan sesuai Piagam PBB serta prinsip-prinsip multilateralisme. Bagi RI, menjaga legitimasi internasional dinilai lebih penting daripada sekadar menunjukkan keaktifan diplomatik.

Melalui forum tersebut, Indonesia bersama delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya berkomitmen menjaga integritas kerangka kerja perdamaian yang telah disepakati komunitas global. Sugiono juga berharap Board of Peace tidak hanya berfokus pada pengelolaan krisis jangka pendek, tetapi mampu memastikan terpenuhinya hak dan keadilan bagi rakyat Palestina secara nyata.

Sebagai anggota dewan, Indonesia konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan, sejalan dengan posisi diplomasi luar negeri RI selama ini. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan kepala negara anggota Dewan Perdamaian di Washington DC.

Pertemuan ini menjadi yang pertama sejak Piagam Dewan Perdamaian ditandatangani di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Melalui forum tersebut, Indonesia ingin memastikan satu hal: misi damai untuk Palestina bukan sekadar label politik, melainkan langkah konkret menuju keadilan yang berkelanjutan. (tb)